Rabu, 3 Juni 2026

Internasional

Jerman Akan Tetap Memprioritaskan Keamanan Israel, Yahudi Peringati Holokus

Jerman akan tetap memprioritaskan keamanan Israel bagi setiap pemerintahan Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan selama tur perpisahan di

Tayang:
Editor: M Nur Pakar
AFP
Kanselir Jerman, Angela Merkel menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett di Jerusalem, Minggu (10/10/2021). 

Omar Shakir, Direktur Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengkritik Merkel karena menganggap pendudukan 54 tahun Israel sebagai sementara.

Baca juga: Ribuan Warga Jalur Gaza Minta Izin Kerja di Israel

“Mempertahankan fiksi ini telah memungkinkan pemerintah Merkel menghindari kenyataan apartheid dan penganiayaan jutaan orang Palestina,” katanya.

“Pemerintah Jerman yang baru harus menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan Israel dan Palestina,” tambahnya.

Lebih dari 600.000 pemukim Israel telah pindah ke Tepi Barat dan Jerusalem timur, yang diharapkan warga Palestina akan menjadi bagian dari negara masa depan.

Israel telah mempertahankan blokade terhadap dua juta penduduk Gaza sejak gerakan Islam Hamas merebut kendali pada 2007.

Jerman dan Israel menjalin hubungan diplomatik yang kuat dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II.

Berlin berkomitmen untuk melestarikan negara Yahudi sebagai penebusan dosa atas Holokus.

Pada 2008, Merkel berdiri di depan parlemen Israel untuk menebus nama rakyat Jerman dalam sebuah pidato bersejarah.

Mantan perdana menteri Netanyahu berulang kali menggambarkan Iran sebagai ancaman terbesar bagi orang-orang Yahudi sejak Holokus.

Baca juga: Siprus Memperpanjang Tahanan Perencana Pembunuh Pengusaha Israel

Tetapi kebijakan kesepakatan nuklir Iran 2015, ditandatangani dan didukung oleh Jerman, telah menjadi titik perbedaan antara Berlin dan Israel.

Israel secara resmi menentang kesepakatan yang melihat Iran setuju mengekang program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

Israel juga mengkritik upaya Jerman, Amerika Serikat dan penandatangan lainnya untuk menghidupkannya kembali setelah penarikan Donald Trump pada 2018.(*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved