Breaking News:

Praktik Rentenir

Haji Uma Ajak Kepala Daerah Berantas Rentenir Berkedok Koperasi Ilegal di Aceh

Dimana, qanun tersebut mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syari

Penulis: Budi Fatria | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/BUDI FATRIA
Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma berkunjung ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah, Selasa (19/10/2021). 

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma mengajak kepada daerah di Aceh memberantas praktik rentenir berkedok koperasi ilegal yang masih beroperasi di provinsi berjuluk Serambi Mekah ini.

Ajakan Haji Uma ini atas dasar pelanggaran Undang-Undang (UU) tentang Perkoperasian dan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dimana, qanun tersebut mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

“Rentenir berkedok koperasi ilegal ini harus ditertibkan di Kabupaten Kota/Kota di Aceh, karena sudah melanggar regulasi yaitu Undang-undang perkoperasian dan juga qanun Aceh tentang LKS,” ujar Haji Uma kepada wartawan di Bener Meriah, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Sudah Bikin Keuangan Klub Jeblok, Bartomeu Malah Mau Calonkan Diri Lagi Jadi Presiden Barcelona

Apalagi kata Haji Uma, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sudah sangat jelas aturannya.

“UU Cipta Kerja ini sudah sangat sederhana, dimana 9 orang sudah bisa menjadi bentuk badan koperasi, harus ada badan pengawas, tertera nomor izin koperasi, tapi kalau semua ini tidak dimiliki maka koperasi itu ilegal,” ungkap Haji Uma.

Kemudian, kata Haji Uma lagi, koperasi juga diwajibkan untuk menyetor pajak retribusi untuk daerah.

Mirisnya selama ini, sebut Haji Uma, pajak retribusi untuk daerah tidak pernah disetor oleh koperasi-koperasi ilegal yang beroperasi di Aceh.

Baca juga: Polda Aceh Ambil Alih Penanganan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara

Jadi berapa rugi daerah, sudah dipatok pinjaman dengan bunga tinggi, pemerintah daerah tidak diuntungkan, malah masyarakat kita terjerumus dalam riba.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved