Program Kartu Prakerja Akan Dilanjutkan 2022, Menko Airlangga Minta Dukungan Perguruan Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Muhammad Rudy Salahuddin mengatakan bahwa pelibatan dan dukungan ini sesuai amanat Regulasi Program Kartu Prakerja  yaitu Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 dimana Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi dalam melakukan asesmen terhadap pelatihan.

Baca juga: Menko Airlangga Apresiasi Para Alumni Program Kartu Prakerja Tetap Semangat di Masa Pandemi

Untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan akademisi dalam menjaga standar Kartu Prakerja, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para rektor dan yang mewakili Perguruan Tinggi dan Yayasan yang terlibat dalam penyempurnaan standar pelatihan.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Yayasan yakni dengan cara screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem Kartu Prakerja dan juga memonitor sesudah pelatihan masuk dalam ekosistem.

Proses screening dilakukan oleh Tim Asesmen yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Airlangga, dan Yayasan Indonesia Mengajar. Sedangkan monitoring dilakukan oleh Tim Pemantau dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhamadiyah Malang dan Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia.

“Tim Asesmen dan Tim Pemantau telah bekerja sejak Oktober 2020 untuk memastikan pelatihan di Program Kartu Prakerja telah memenuhi standar.

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Karena Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2022, saya meminta agar Perguruan Tinggi dan Yayasan terus membantu dan mendukung Program Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga Semangati Penerima Kartu Prakerja, Eks Pekerja Migran Indonesia Rasakan Manfaatnya

Berkat kolaborasi ini, Program Kartu Prakerja mendapat rating pelatihan mencapai 4,9 dari skala 5, sebanyak 95% peserta mengatakan pelatihan sesuai minat mereka, 98% peserta mengatakan pelatihan meningkatkan kompetensi.

Kemudian 93% peserta mengatakan pelatihan dapat diaplikasikan di tempat kerja/usaha, 79% peserta menggunakan sertifikat pelatihan untuk melamar kerja, dan sepertiga dari yang menganggur sebelum ikut Prakerja, kini sudah bekerja, baik sebagai karyawan maupun wirausahawan.

“Khusus untuk wirausaha, Program Kartu Prakerja sudah dihubungkan dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat, sehingga ini menjadi proses yang tersambung dari bagian prakerja sampai bisa mendapatkan modal untuk menjadi entrepreneur,” ungkap Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Arif Kuncoro mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja melalui pelatihan yang diberikan kepada para penerima merupakan investasi, dan berdasarkan data, insentif yang diberikan setelahnya digunakan para penerima untuk membeli peralatan produksi.

Hal ini tidak hanya menjadi investasi bagi para penerima tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Program Kartu Prakerja yang lebih banyak mengarah pada pelatihan digital marketing dan makanan/minuman, merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang match dan membantu stabilisasi inflasi.

Baca juga: 1 Juta PKL dan Warung Kecil akan Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Diresmikan Jokowi serta Menko Airlangga

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Panut Mulyono, pada kesempatan yang sama, mengatakan bahwa materi pelatihan yang ada dalam Program Kartu Prakerja adalah jenis pelatihan yang berisi skill baru dan kompetensi baru yang bisa digunakan untuk melakukan usaha baru dan menciptakan pasar yang semula belum dipikirkan.

Ini menjadi sangat penting juga untuk para pekerja atau pencari pekerjaan yang ingin menyesuaikan skill yang sesuai dengan permintaan saat ini.

Sebagai informasi, pada semester II tahun 2021, lebih dari 1.600 pelatihan telah diajukan oleh 173 lembaga pelatihan.

Pelatihan-pelatihan ini telah diperiksa dan dimonitor oleh Project Management Office (PMO) bersama dengan tim ahli. Per hari ini, 440 jenis pelatihan dari 97 lembaga pelatihan masih terlibat aktif di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini sangat ketat menegakkan standar.

Baca juga: 9 Pejabat Aceh Dipanggil KPK, Tiga Diantaranya Pimpinan DPRA, Terkait Proyek Ini