Breaking News:

Berita Politik

DKPP Sidangkan Kasus Dugaan Pelanggaran KEPP Ketua & Komisioner KIP Aceh Soal Penundaan Pilkada 2022

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 169/PKE-DKPP/X/2021, Senin (25/10/2021) pukul 10.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Nasran AB melalui kuasa hukumnya Imran Mahfudi.

Pengadu melaporkan Ketua dan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, yakni Syamsul Bahri, Tharmizi, Munawarsyah, Ranisah, Muhammad, Agusni AH, dan Akmal Abzal, sebagai teradu I–VII.

Plt Sekretaris DKPP, Yudia Ramli kepada Serambinews.com, Minggu (24/10/2021), mengatakan, agenda sidang ini mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Sidang akan digelar DKPP dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Baca juga: DKPP Proses Komisioner KIP Aceh Soal Penundaan Pilkada 2022, Sidang 25 Oktober 2021

Baca juga: YARA Laporkan Ketua KIP Abdya ke DKPP

Baca juga: Tunda Pilkada, KIP Dilaporkan ke DKPP

Sebelum pelaksanaan sidang, DKPP meminta kepada para pihak yang beperkara untuk membawa hasil rapid test Covid-19 yang berlaku 3x24 jam. Rencananya, sidang ini akan dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh.

Pokok aduan terkait dugaan para teradu melakukan tindakan yang tidak profesional dengan mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh.

Yudia Ramli menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved