Bupati: Banyak PNS di Abdya Takut Diberi Jabatan, Khawatir Bermasalah Hukum, Ini Tanggapan Kajati

Namun, pada periode pertama itu, Akmal berhasil menurunkan angka kemiskinan 2 persen lebih setiap tahunnya, dan itu tertinggi di Aceh. 

“Sekarang dengan kondisi pandemi ini, memang kami sedikit kepayahan, tapi situasi keuangan, kestabilan keuangan dan pemerintah Alhamdulillah terjaga,” sebut Akmal Ibrahim.  

Hal itu, tambahnya, dibuktikan dengan tidak ada penundaan program, tidak ada penundaan pembayaran, tidak ada negoisasi ulang, seperti petunjuk pusat. 

Baca juga: Akmal Ibrahim: Pejabat Abdya Tidak Boleh Punya Visi Misi, Bekerja Sungguh-sungguh Merupakan Ibadah 

“Di sini, Insya Allah semua bisa kita tunaikan pada tahun berjalan. Kita juga tidak menyimpan beban keuangan untuk tahun ke depan.

Tidak ada pengurangan tenaga honorer, meskipun hampir semua daerah terjadi pengurangan, malah pemutusan sama sekali kontrak-kontrak terhadap honorer di daerah,” terangnya. 

Kepada Kajati, Akmal juga menyampaikan, bahwa baru-baru ini Pemerintah Abdya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam.

Namun, sebutnya, kondisi itu berbanding terbalik saat dirinya memberikan jabatan kepada PNS, ramai yang menolak dan tidak mau diberikan jabatan, dengan alasan takut terjadi masalah hukum. 

“Tentu, dalam hal ini kepastian-kepastian seperti ini forkopimkab menjadi sangat penting untuk memberi arah.

Kadang-kadang kalau bupati yang ngomong, mereka kurang percaya, maka saya minta teman-teman forkopimkab untuk menjelaskan,” pungkasnya.

Jalankan dengan baik 

Sementara itu, Kajati Aceh, Dr Muhammad Yusuf, mengatakan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya, diperlukan kekompakan, kebersamaan, kerja sama serta adanya kolaborasi. 

"Jadi, kalau ini kita jalankan dengan baik, Insya Allah semua akan tercapai apa yang kita cita-citakan, termasuk membangun daerah," ujar Dr Muhammad Yusuf.

Namun, sebutnya, fenomena yang terjadi saat ini sering orang menyalahkan gunakan jabatan, sehingga terjadilah perbedaan antara keinginan dan kepentingan.  

“Misalnya, kita butuh 10 botol, tapi kadang-kadang kita membeli 20. Padahal, jika kebutuhan 10 botol, ya 10 saja, untuk apa 20 botol,” cetusnya.

Menurutnya, jika itu dilakukan dengan baik, maka diyakini pejabat tersebut tidak akan tersandung dengan kasus hukum.