Breaking News:

Aceh Harus Segera Siapkan Draf Revisi UUPA

DPR RI saat ini telah menyiapkan konsep awal RUU Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Editor: bakri
Serambinews.com
Surat Senator Fadhil Rahmi kepada Sekjen DPR RI terkait permintaan draft revisi akhir UUPA. 

BANDA ACEH - DPR RI saat ini telah menyiapkan konsep awal RUU Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Namun konsep tersebut diyakini belum menjawab berbagai persoalan yang terjadi selama ini di Aceh.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh, DPRA, dan berbagai elemen masyarakat lainnya perlu bergerak cepat. Hal ini penting karena selain untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul selama ini, juga untuk mempercepat proses revisi.

Pasalnya, revisi UUPA tersebut tidak masuk dalam program prioritas 2021 DPR, tetapi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan. Perihal konsep awal draf revisi UUPA itu diketahui dari surat Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjawab surat senator asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MAg.

Syech Fadhil melalui suratnya tertanggal 14 Oktober 2021, meminta Sekjen DPR RI memberikan draf revisi akhir RUU Perubahan atas UUPA. Ia menilai, masyarakat Aceh perlu mengetahui isi dari RUU tersebut, karena selain menyangkut keistimewaan Aceh, juga menyangkut kepentingan jangka panjang seluruh masyarakat di Aceh.

Surat itu kemudian dibalas oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan nomor surat: SJ/14543/SETJEN DPR RI/BP.02/10/2021. Indra Iskandar dalam suratnya menyampaikan, revisi UUPA telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (5 Tahun), namun belum masuk Prioritas 2021.

"Adapun konsep awal RUU telah dilakukan penyusunan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI," tulis Indra dalam suratnya.

Konsep awal tersebut sebut Indra, dapat di akses melaui menu Simas PUU yang dapat diakses langsung melalui tautan https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/161. Syech Fadhil kemudian membuka link tautan tersebut dan memperlihatkannya kepada Serambi. Di dalam link tautan itu disebutkan bahwa perubahan dalam UUPA terjadi akibat hukum dari Putusan MK.

Hal itu sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang P3) jo UU Nomor 15 Tahun 2019. Karena itu, perlu ada tindak lanjut dari Putusan MK dalam bentuk perubahan undang-undang.

Lebih lanjut dijelaskan, terdapat dua Putusan MK yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohonnya, yakni Putusan MK Nomor 35/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan hingga kini belum kunjung ditindaklanjuti.

Maka, perlu ada ada tindak lanjut dari Putusan MK dalam bentuk perubahan undang-undang. Hal yang diubah dan perlu disesuaikan di antaranya terkait dengan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Antara lain terkait usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mantan terpidana yang maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Hanya itu konsep awal RUU Perubahan atas UUPA yang baru ada. Ini sama artinya, draf revisi akhir itu memang belum ada," timpal Syech Fadhil.(yos)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved