Junta Militer Sudan Segera Kembalikan Perdana Menteri Hamdok ke Pemerintahan Sipil

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Perdana Menteri Sudan yang digulingkan Abdalla Hamdok akan segera kembali memimpin pemerintahan sipil.

Saat ini, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah sejak kudeta militer bulan lalu.

Semua tahanan politik akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan baru antara militer, pemimpin sipil dan mantan kelompok pemberontak, kata para mediator.

Pada 25 Oktober 2021, militer Sudan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan kepemimpinan sipil.

Aksi itu langsung memicu protes massal selama berminggu-minggu di mana setidaknya 40 orang telah tewas.

Kesepakatan itu dicapai pada Sabtu (20/11/2021) malam.

Kemudian, penandatanganan semua pihak dilaksanakan pada Minggu (21/11/2021), kata Ketua Partai Umma Sudan, Fadlallah Burma Nasir.

Dikatakan, Hamdok telah menyetujui persyaratan yang diajukan junta militer.

Baca juga: Aktivis Sudan Serukan Warga Kembali Demonstransi, Turunkan Junta Militer

Kantornya mengatakan pembatasan pergerakannya telah dicabut dan pasukan keamanan di luar rumahnya telah pergi, seperti dilansir AFP, Minggu (21/11/2021).

Kelompok mediator, yang mencakup akademisi, jurnalis, dan politisi, merilis pernyataan yang menguraikan ketentuan perjanjian.

Mereka mengatakan aturan yang mengatur transisi menuju demokrasi akan dipulihkan.

Militer Sudan dan Forces for Freedom and Change (FFC), koalisi longgar kelompok sipil, telah berada dalam pengaturan pembagian kekuasaan sejak Agustus 2019.

Setelah pemimpin lama Omar al-Bashir digulingkan oleh protes massal.

Tetapi, dibubarkan oleh pemimpin junta militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan menangkap para pemimpinnya.

Dia akan mengundurkan diri sebagai ketua dewan pemerintahan bulan ini, ketika seorang warga sipil yang dipilih oleh FFC akan menjadi kepala negara.

Baca juga: PBB Kutuk Pasukan Junta Militer Sudan, Tembak Mati Puluhan Demonstran

Jenderal Burhan, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala dewan penguasa baru, menegaskan tindakan tentara itu bukan kudeta.

Dia mengatakan tindakannya untuk mencegah perang saudara yang akan meletus.

Dia menyebut kelompok-kelompok politik telah menghasut warga sipil melawan pasukan keamanan.

Di banyak kota, termasuk ibu kota, Khartoum, pengunjuk rasa anti-kudeta memasang barikade darurat dan membakar tumpukan ban.

Mereka marah karena jalan yang sudah rapuh menuju demokrasi telah dibajak.

Tentara merespons dengan keras, dan dituduh menembak pengunjuk rasa.

Baca juga: Amerika Serikat Tunda Bantu Sudan Rp 9.9 Triliun, Sampai Junta Militer Mundur

Salah satu faksi FFC telah menolak kesepakatan baru, dengan demonstrasi pada Minggu (21/11/2021).

Komunitas internasional mengutuk kudeta dan menuntut pembebasan tahanan politik.

Bank Dunia membekukan bantuannya ke Sudan, dan Uni Afrika (AU) menangguhkan keanggotaan negara tersebut di blok tersebut.(*)