Diakhir Periode Gubernur Aceh, Pengamat: Arah Pembangunan Harus Dikembalikan pada Track

"Mengingat ini tahun akhir periode masa kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, maka arah pembangunan harus dikembalikan pada track atau jalur," kata Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi kepada Serambinews.com, Selasa (23/11/2021).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tahun 2022 merupakan tahun terakhir periodesasi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang berakhir pada 5 Juli mendatang.

Di tahun terakhir ini, Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi meminta Gubernur Nova untuk mengembalikan arah pembangunan Aceh pada track sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022.

"Mengingat ini tahun akhir periode masa kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, maka arah pembangunan harus dikembalikan pada track atau jalur," kata Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi kepada Serambinews.com, Selasa (23/11/2021).

Selain itu, Rustam juga meminta Gubernur Nova agar mengarahkan alokasi belanja pembangunan pada sektor-sektor produktif dan sebisa mungkin minimalisir kegiatan-kegiatan yang konsumtif.

"Khusus untuk belanja modal sebaiknya difokuskan pada kegiatan (proyek) yang dapat memperkuat struktur ekonomi Aceh sehingga daerah ini mampu bergerak lebih atraktif pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.

"Maksimalkan penggunaan anggaran belanja, hindari terjadi Silpa. Tidak ada guna kita punya anggaran melimpah, tapi tiap tahun tidak terpakai, dan harus dikembalikan ke pusat," tambah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) ini.

Baca juga: RPABA 2022 Capai Rp 15,9 Trilliun, Pengamat Ingatkan Gubernur Aceh soal Rumah Duafa

Begitu juga proses lelang kegiatan pembangunan, Rustam mengingatkan pemerintah agar ke depan harus dipercepat sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

"Kue-kue pembangunan ini harus terbagi dan terdistribusi dengan baik dan merata. Pemikiran saya, untuk ke depan proses lelang dikembalikan saja ke dinas-badan, tidak lagi tersentral pada satu ULP," ujarnya.

Saran ini disampaikan dikarenakan selama ini sentralisasi proses lelang-tender sangat tidak membantu, malah sangat menghambat upaya percepatan proses pembangunan.

"Sulit sekali rasanya mengelola proses lelang dengan sistem yang "sentral" ini apalagi dengan jumlah paket proyek (kegiatan) yang ribuan jumlahnya itu," jelas dia.

Harus disadari, sambung Rustam, selama ini ketergantungan tinggi Aceh ada pada kucuran proyek atau kegiatan pemerintah dan masih minimnya peran swasta hendaknya disikapi dengan serius dan proaktif oleh para elite di Aceh.

"Para elite harus lebih sinerji, kompak, dan seiring sejalan demi kepentingan daerah ini. Jika para elite tidak sejalan, yang rugi adalah daerah. Yang menderita rakyat kita," demikian Rustam Effendi.(*)

Baca juga: Tiga Pejabat Bahas Pembangunan Aceh, Gubernur, Rektor USK, dan Pangdam IM Gelar Pertemuan Tertutup