Breaking News:

UU HPP

Masyarakat Berpenghasilan Menengah akan bayar Pajak Lebih Rendah

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari sektor pajak, seperti adanya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sekolah gratis, subsidi kesehatan...

Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Eddy Fitriadi
SERAMBI FM/ILHAM
Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono bersama Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama setempat, Intan Saputri Nasution, dan Asisten Penyuluh Terampil, Dori Endrizal menjadi narasumber talkshow dengan tema “UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, di Radio Serambi FM 90.2, Selasa (30/11/2021). Talkshow dipandu host Tieya Andalusia. 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Saat ini, pajak memiliki peranan penting bagi negara Indonesia karena hampir 80 persen sumber penerimaan negara dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari sektor perpajakan.

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari sektor pajak, seperti adanya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sekolah gratis, subsidi kesehatan, subsidi pertanian, subsidi BBM, pembangunan dan perawatan infrastruktur.

Baru-baru ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 29 Oktober 2021.

Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono menjelaskan UU HPP merupakan bagian berkelanjutan dari proses reformasi perpajakan.

Selama ini, reformasi perpajakan telah dilakukan pada proses administrasi, perbaikan sumber daya manusia, organisasi, dan proses bisnis. 

Dikatakan, reformasi perpajakan dilakukan untuk mewujudkan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

UU HPP ini disusun berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

“Tujuan disusunnya UU HPP adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,” sebutnya saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang disiarkan melalui Radio Serambi FM dan Live Facebook Serambinews.com, Selasa (30/11/2021).

Kegiatan yang dipandu Host, Tieya Andalusia ini juga menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Aceh Besar Intan Saputri Nasution dan Dori Endrizal.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved