Tim 9 Hadirkan Mantan Menteri, Bahas Strategi Pembangunan Aceh

Laporan Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim 9 yang terdiri atas sembilan lembaga vertikal bidang ekonomi dan pembangunan di Aceh melaksanakan pertemuan berkala di Aula Paopia Garden Café & Resto, Gampong Pango Deah, Banda Aceh, Selasa (30/11/2021) sore.

Pertemuan ini sekaligus menandai genap satu tahun usia Tim 9 yang dibentuk pada November tahun lalu.

Tim 9 ini terdiri atas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh.

Pertemuan kali ini mengusung tema Percepatan Pengembangan Ekonomi Aceh dengan mengundang Dr Ir Azwar Abubakar MM sebagai narasumber tunggal.

Baca juga: Diberi Nama Rayyanza Malik Ahmad, Ini Arti Nama Anak Kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Baca juga: Viral Juru Parkir di Medan Ludahi dan Tampar Ibu-ibu, Ini Permasalahannya

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh tahun 2004-2005 dan mantan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ke-15 ini membahas tentang Strategi Pembangunan Aceh.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Achris Sarwani, dalam upaya bersama untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi Aceh diperlukan sinergi yang erat antarpemangku kebijakan lintas instansi/lembaga di provinsi ini.

“Untuk itulah Tim 9 kita bentuk dengan harapan memudahkan koordinasi dan menyatukan langkah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan di Aceh,” ujarnya.

Achris Sarwani yang bertindak sebagai moderator kemudian mempersilakan Safuadi dari Bea Cukai Aceh untuk mereview hasil pertemuan sebelumnya saat Tim 9 bersilaturahmi dengan Sekretaris Daerah Aceh, dr Taqwallah MKes.

Antara lain disampaikan bahwa Sekda Aceh bersama Sekda kabupaten/kota se-Aceh mempunyai konsen dan kesamaan visi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi 8 Desember 2021, Sejumlah Nama Calon Menteri Bermunculan

Kemiskinan di Aceh bahkan sudah sempat turun ke angka 14 persen, tapi kemudian balik lagi tahun ini ke angka 15. Sekarang angkanya tercatat 15,33 persen.

“Seharusnya bisa turun lagi dari itu. Makanya, sinergi apa yang harus kita lakukan bersama agar upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong ekonomi kerakyatan di Aceh bisa jalan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh itu.

Safuadi menambahkan, sejauh ini, terkait keberhasilan pembangunan, hampir tidak ada ‘best practice’ di tingkat provinsi yang bisa diadopsi dan diduplikasi untuk diterapkan di tingkat kabupaten/kota di Aceh.

“Faktor perencanaan yang belum berkualitas, Silpanya juga terlalu besar,” kata Safuadi menyebut dua dari banyak persoalan ekonomi dan pembangunan di Aceh terkini.

Achris Sarwani kemudian mempersilakan Dr Azwar Abubabar untuk presentasi. Azwar langsung menyebut Tim 9 itu sebagai satuan kerja (satker) vertikal yang melakukan ‘collaborative governance’ strategis di Aceh.

“Langkah berkolaborasi seperti ini sangatlah strategis. Pemerintah Aceh seharusnya berkoordinasi dengan Tim 9 ini untuk memajukan sektor ekonomi dan pembangunan di Aceh,” kata Azwar.

Baca juga: Marissya Icha Galang Dana Belikan Rumah untuk Gala Sky, Donasi Tembus Rp 1,4 Miliar Dalam 4 Hari

Azwar juga menyinggung tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan di Aceh. Salah satu prasyaratnya adalah investasi harus ada. Untuk adanya investasi di Aceh, maka kepastian hukum harus terjamin.

Ia juga menyebut pentingnya ‘grand strategy’ pembangunan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe; Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, dan kawasan Perikanan Lampulo, Kota Banda Aceh.

“Desain kelembagaan sangat diperlukan dengan pendekatan terhadap dunia usaha dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan,” imbuh Azwar.

Mantan Wagub Aceh ini juga menyinggung tentang pembiayaan pembangunan. Dia rincikan begitu banyak sumber uang yang masuk ke Aceh.

Ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil Migas, Dana Tambahan Bagi Hasil Migas, di samping Pendapatan Asli Aceh (PAA).

“Namun ironisnya, uang banyak, tapi angka kemiskinan dan pengangguran pun masih tinggi. Hebatnya lagi, Silpa pun sangat tinggi,” tukas Azwar.

Terkait perencanaan, Azwar mengungkapkan bahwa perencanaan yang kini dilakukan di Aceh belum sepenuhnya berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.

Baca juga: Menang di 7 kategori, Aceh Juara Umum Anugerah Pesona Indonesia 2021

“Bahkan belum ada kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif. Situasinya makin diperparah karena konsultan perencana pun belum efektif. Itulah, kalau ada interest, hilang cerdas,” kata mantan konsultan ini.

Azwar juga mengkritisi pelaksanaan atau implementasi pembangunan di provinsi ini yang menurutnya sering terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga trickle down effect-nya kecil. “Konsultan pengawas pun belum efektif,” imbuh Azwar.

Terkait pengawasan, Azwar mengatakan BPK/BPKP belum melakukan audit secara populatif, sedangkan inspektorat daerah belum efektif atau bahkan tidak independen. “Evaluasi BPS menunjukkan angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Tapi ironisnya, hasil evaluasi BPS diragukan bahkan disanggah penguasa. Jadi, di Aceh BPS harus pikirkan cara ekspose yang tak mungkin untuk dibantah,” saran Azwar.

Terkait ‘clean government’, Azwar menyesalkan adanya penggemukan anggaran dalam perencanaan, pencapaiannya pun di bawah target atau kurang dari target.

“Selain itu, suasana kelompok eks konflik belum juga hilang,” kata Azwar tanpa merinci makna kalimat itu.

Di akhir paparannya, Azwar meyebutkan bahwa Aceh kini masuk ke era ekonomi syariah dan perbankan syariah. Ia sarankan agar lembaga keuangan dan perbankan syariah ini harus lebih memperhatikan usaha mikro dan kecil, di samping usaha besar.

“Dana Otsus harus pula menyentuh ekonomi masyarakat. Di dalam MoU Helsinki bahkan disebutkan, Aceh berhak menentukan suku bunga yang berbeda dengan provinsi lain. Tim 9 berpotensi mewujudkannya,” imbuh Azwar.

Terkait dana desa, Azwar optimis apabila dikelola dengan baik dan amanah secara bertahap akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Setidaknya harus diarahkan 70 persen untuk infrastruktur desa dan 30 persen untuk sektor produktif.

“Akan menjadi energi yang sangat hebat pula dalam pengembangan perekonomian Aceh apabila ada ‘blend’ antara Dana Otsus + dana desa + pembiayaan dari perbankan,” ucap Azwar.

Meski hingga saat ini Aceh masih provinsi termiskin di Sumatra, Azwar optimis masih ada ruang untuk perbaikan.

Terutama, saat Aceh memiliki pimpinan eksekutif baru yang hanya menjabat dua tahun, yakni Penjabat Gubernur Aceh setelah Juni tahun depan. “Kepadanya kita berharap agar Aceh lebih baik daripada kondisi saat ini,” demikian Azwar Abubakar.

Sementara itu, Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya mengingatkan agar Dana Otsus dan anggaran apa pun yang digunakan di Aceh jangan sesekali dicurangi.

“Risikonya sangat besar, orang-orang terbaik Aceh, apakah dia yang menjabat PA, KPA, dan bendahara akan dipidana dan dipecat bila terbukti tidak amanah dalam penggunaan uang negara,” imbuh Indra.

Pertemuan yang berlangsung hanya 1,5 jam itu juga dihadiri unsur Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pengda Aceh. Di antaranya Asrul Sidiq, Mulkan Fadhli, dan Nova Marlina.

Azwar Abubakar pun diundang termasuk dalam kapasitas alumnus ITB, seperti halnya Achris Sarwani yang kini memimpin Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Di akhir pertemuan, Tim 9 sepakat untuk melaksanakan pertemuan lanjutan pada bulan depan dan berharap Azwar Abubakar berkenan sebagai sesepuh untuk tim tersebut. (*)