Breaking News:

Berita Banda Aceh

DJPb Aceh Dorong Pengadaan Dini dan Akselerasi Belanja Sejak Awal

“Ayo percepat pengadaan dini, sehingga di awal tahun kita sudah siap untuk akselerasi” tutupnya.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
Foto: Humas DJPb Aceh
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan sejumlah pejabat lainnya berfoto bersama usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada Kementerian/Lembaga serta Kabupaten/Kota, Kamis (2/12/2022) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. 

“Ayo percepat pengadaan dini, sehingga di awal tahun kita sudah siap untuk akselerasi” tutupnya.

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Setelah penyerahan DIPA dan TKDD 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, mengajak seluruh satker dan Pemda untuk segera memulai proses pengadaan secara lebih dini, sehingga akselerasi belanja sudah bisa dipacu sejak awal tahun 2022.

Percepatan realisasi anggaran ini diharapkan, memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian Aceh.

Sebelumnya, Kamis (2/12/2022), Bertempat di Anjong Mon Mata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Gubernur Aceh didampingi Kepala Kanwil DJPb Aceh selaku wakil Kementerian Keuangan melakukan prosesi penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKDD Tahun 2022. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 26 Satker dan 23 Pemda se-Aceh.

APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical, dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong  belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, belanja negara dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana sebesar Rp46,39 triliun dialokasikan untuk Aceh, dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp13,91 triliun dan dana TKDD sebesar Rp32,48 triliun. Alokasi belanja K/L se- Aceh tersebut tersebar pada 44 K/L dengan 769 Satker yang disalurkan oleh tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kanwil DJPb Aceh dalam menjalankan amanah baru sebagai Regional Chief Economist (RCE), mengajak tidak hanya seluruh K/L dan Pemda selaku penerima Dana DIPA dan TKDD. Namun juga seluruh stakeholder yang menjadi mitra strategis untuk bersinergi dalam upaya pelaksanaan APBN dalam meningkatkan perekonomian Aceh.

Baca juga: DJPb Aceh dan Gubernur Aceh Serahkan DIPA dan TKDD Senilai Rp 46,3 Triliun

Katanya, Dalam sinergi, informasi menjadi hal yang sangat vital. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang semakin dinamis, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah menyusun laporan manajerial berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS), dan Kajian Fiskal Regional (KFR). Informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

 “Kami juga berharap dapat  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mencapai tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ungkap Syafriadi.

Lebih lanjut, tak lupa Kepala Kanwil DJPb Aceh juga memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder atas kinerja optimal selama tahun anggaran 2021.

Kinerja itu telah diakui secara nasional di mana Kanwil DJPb Aceh menjadi peringkat pertama nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan III 2021 untuk kategori Kanwil Besar.

Atas raihan luar biasa tersebut, Kanwil DJPb Aceh memberikan penghargaan terhadap satker dengan nilai IKPA dan kinerja Badan Layanan Umum, serta kepada kabupaten/kota dengan kinerja penyaluran DAK Fisik, dana desa, KUR, dan UMi terbaik.

Syafriadi juga mengingatkan, agar realisasi belanja K/L di sisa waktu dalam tahun anggaran 2021 tetap dipantau dan diotimalkan sehingga target realisasi 98,2% dapat tercapai, juga sambil tetap mempercepat proses pengadaan untuk belanja tahun anggaran 2022.

“Ayo percepat pengadaan dini, sehingga di awal tahun kita sudah siap untuk akselerasi” tutupnya. (*)

Baca juga: DJPb Aceh dan Gubernur Aceh Serahkan DIPA dan TKDD untuk Kementerian Lembaga hingga Pemda

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved