Breaking News:

Berita Banda Aceh

Jawab Somasi YARA Soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh,Mendagri: Bertentangan dengan UU

Melalui suratnya yang diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori tertanggal 25 Oktober 2021, pihak Kemendagri menolak permintaan YARA.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Mendagri, Tito Karnavian. 

Melalui suratnya yang diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori tertanggal 25 Oktober 2021, pihak Kemendagri menolak permintaan YARA.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjawab surat somasi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang meminta Mendagri mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Melalui suratnya yang diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori tertanggal 25 Oktober 2021, pihak Kemendagri menolak permintaan YARA.

Kemendagri beralasan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, sehingga perlu dibatalkan.

Kemudian, keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa keputusan ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ditandatangi pada tanggal 12 Mei 2016, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XIV/2016 dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017.

"Dengan demikian pembatalan Qanun yang dilakukan oleh Kemendagri dilakukan sebelum adanya putusan MK sehingga masih menjadi kewenangan Kemendagri," bunyi surat Kememdagri yang baru diterima Serambinews.com pada Rabu (8/12/2021).

Melalui suratnya, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyampaikan terima kasih kepada Ketua YARA, Safaruddin yang telah menyampaikan somasi kepada pihaknya.

Baca juga: YARA Somasi Mendagri Beri Waktu 14 Hari, Terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh

"Kami ucapkan terima kasih somasi saudara. Namun demikian keputusan mendagri diterbitkan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sehingga dimohon kepada saudara untuk memahami dan mendukung kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah," pinta Sekjen Kemendagri.

Sebelumnya diberitakan, YARA melakukan somasi terhadap Mendagri, Tito Karnavian dan meminta agar mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Surat somasi itu dikirim melalui jasa pengiriman pada Senin (11/10/2021).

Dalam suratnya, YARA mengultimatum Tito Karnavian agar merespon somasi itu selama 14 hari kerja untuk mencabut SK Mendagri Nomor 188.34-4791.

"Somasi kita dilakukan karena kewenangan Mendagri yang diberikan dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ketua YARA, Safaruddin kepada Serambinews.com, Senin (11/10/2021).

Safaruddin menyampaikan, alasan YARA melayangkan somasi ke Mendagri.

Baca juga: Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Daerah

Karena YARA pernah mengibarkan Bendera Aceh di kantornya pada tahun 2018, namun dilarang oleh aparat keamanan dengan alasan ada SK Mendagri yang telah membatalkan qanun tersebut.

"Tahun 2018 lalu, kami pernah mengibarkan Bendera Bulan Bintang di Kantor YARA, namun diturunkan lagi oleh aparatur keamanan karena menurut mereka bendera tersebut dilarang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri," ujar Safaruddin yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Aceh itu.

Padahal, kata Safaruddin, MK dalam putusannya Nomor 56/ PUU-XIV/2016 menyebutkan bahwa frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7) serta Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Mendagri diberikan kewenangan membatalkan Perda dalam Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014,” urai Safar.

“Pasal ini kemudian dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 45,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, payung hukum Mendagri dalam mengeluarkan SK pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah tidak ada lagi," sebutnya.

Walaupun secara hukum SK Mendagri sudah tidak punya landasan, namun perlu juga oleh Mendagri membuat SK baru tentang pencabutannya agar status hukum SK terdahulu jelas dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh bisa dijalankan oleh Pemerintah Aceh.(*)

Baca juga: Kemendagri Apresiasi Daerah yang Realisasi APBD-nya Tinggi, Aceh Tengah, Banda Aceh, dan Lhokseumawe

 
 
 
 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved