Breaking News:

Kemenkumham Tolak PNA Hasil KLB

Kakanwil Kemenkumham Ingin Pengurus PNA Kembali Bersatu, Meurah Budiman: Masih Bisa Upaya Hukum Lain

Namun apabila pengurus PNA hasil KLB ingin melakukan upaya hukum lainnya, Meurah Budiman mengaku, masih ada celah.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
Serambinews.com
Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, Meurah Budiman mengakui sudah mengeluarkan surat keputusan atas permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

"Kita harapkan dengan keluarnya keputusan Kakanwil Kemenkumham Aceh tersebut, para pengurus PNA dapat melakukan konsolidasi secara internal dan bersatu kembali untuk membangun PNA yang ada," kata Meurah Budiman menjawab Serambinews.com, Rabu (8/12/2021).

Menurut Meurah Budiman, PNA yang sah adalah yang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-675-AH.11.01 Tahun 2017, tentang pengesahan perubahan AD dan ART, nama, lambing, dan kepengurusan PNA.

Namun apabila pengurus PNA hasil KLB ingin melakukan upaya hukum lainnya, Meurah Budiman mengaku, masih ada celah.

"Upaya hukum bisa dilakukan kalau perlu pembuktian di Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara)," demikian pernyataan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong Cs untuk mendapatkan SK kepengurusan PNA hasil KLB kandas setelah Kemenkumham Aceh menolak permohonan mereka.

Baca juga: BREAKING NEWS - Kemenkumam Aceh Tolak PNA Versi Tiyong Cs

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Aceh Tolak Permohonan Perubahan AD/ART & Kepengurusan PNA yang Diajukan Tiyong Cs

Baca juga: Disebut Inkonstitusional, Ini 6 Poin Dasar Kemenkumham Aceh Tolak PNA Hasil KLB Versi Tiyong Cs

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman Nomor W.1.AH.11.03-877 tertanggal 6 Desember 2021, disebutkan menolak mengesahkan permohonan perubahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan kepengurusan PNA hasil KLB.

"Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dokumen faktual yang disampaikan oleh DPP PNA versi KLB dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan perubahan AD, ART, dan kepengurusan PNA tidak dapat disahkan," bunyi surat Kemenkumham Aceh yang diterima Serambinews.com, Selasa (7/12/2021) malam.

Alasan penolakan itu dikarenakan tidak memenuhi ketentuan AD, ART PNA sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-305.AH.11.01 Tahun 2017, tentang pengesahan perubahan AD dan ART, nama, lambing, dan kepengurusan Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved