Breaking News:

Berita Politik

YARA Tanggapi Jawaban Mendagri Soal Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Begini Sikapnya

Ketua YARA, Safaruddin menanggapi jawaban Mendagri atas somasi yang sebelumnya diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin menanggapi jawaban Mendagri atas somasi yang sebelumnya diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.

Pada intinya, Mendagri menolak permintaan YARA yang meminta Mendagri mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 188.34-4791, tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin mengatakan, SK Mendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tidak punya payung hukumnya.

Adapun payung hukum SK Mendagri itu adalah Pasal 251 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Tahun 2017 sehingga SK tersebut kehilangan sandaran hukumnya.

"Terhadap surat dari Mendagri yang meminta untuk memahami dan mendukung kebijakan pemerintah, perlu kami sampaikan bahwa kami selalu berkomitmen untuk mematuhi konstitusi," kata Safaruddin.

"Terhadap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konstitusi tentu akan kami dukung, tapi kalau bertentangan dengan konstitusi tentu akan kita tolak, karena konstitusi adalah hukum tertinggi dalam bernegara," tambahnya.

Baca juga: YARA Somasi Mendagri Beri Waktu 14 Hari, Terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh

YARA juga meminta Mendagri untuk menghargai keberadaan MoU Helsinki yang menjadi landasan perdamaian Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian lahirlah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hal ini, sambungnya, dapat dibaca dalam lampiran SK Mendagri tersebut pada angka 1 yang menyebutkan “Konsideran menimbang huruf a, huruf dan huruf d yang terkait dengan Memorandum of understanding between The Gonernment of Republik Indonesia and the Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005, tidak perlu dimuat karena subtansi MoU telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh”.

"Menurut saya, Kemendagri tidak membaca UU Nomor 11 Tahun 2006 yang di dalam paragraf 9 penjelasan menyebutkan “Nota kesepakatan (Memorandun of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat," ungkapnya.

"Hal ini patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politikdi Aceh secara berkelanjutan,” sebut Ketua YARA ini.

Safaruddin menambahkan, bahwa subtansi dari SK Mendagri ini juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Tentu saja dari awal SK Mendagri ini sudah bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2006.

Baca juga: Jawab Somasi YARA Soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh,Mendagri: Bertentangan dengan UU

"Oleh karena itu sudah tepat jika Mendagri menerima koreksi dari masyarakat. Jika memang salah maka harus mengakui karena negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," tukasnya.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan langkah langkah hukum terhdap Kemendagri," tutup Safaruddin.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved