Aceh Harus Mampu Bangun Industri Kecil dan Menengah, Sumber Daya Manusia dan Alam Tersedia

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh harus mampu membangun industri kecil atau industri menengah.

Industri merupakan salah satu penopang untuk menampung tenaga kerja lokal dari berbagai jurusan pendidikan yang telah dilahirkan selama ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) yang mencapai puluhan triliunan rupiah seharusnya mampu menciptakan berdirinya sejumlah industri.

Sebagai daerah terujung di wilayah Barat Indonesia ini, sebenarnya memiliki sumber daya mumpuni, baik alam maupun sumber daya manusia.

Dunia pendidikan yang terus berkembang di Aceh, baik kejuruan maupun umum, telah melahirkan tenaga kerja yang dapat diandalkan.

Sekolah kejuruan, seperti SMK/sederajat yang tersebar di Aceh dengan harapan menciptakan tenaga profesional di bidangnya seharusnya dapat menjadi tenaga kerja yang handal.

Baca juga: Malaysia Deportasi 229 Tenaga Kerja Indonesia

Demikian juga para lulusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu. 

Seperti dilontarkan oleh seorang pakar ekonomi Aceh, Dr Taufik A Rahim pada awal Desember 2021.

Dia mengatakan sektor rill seharusnya menjadi fokus Pemerintah Provinsi Aceh, agar tenaga kerja lokal dapat terserap sebanyak mungkin.

Taufik mengungkapkan, APBA 2022 mendatang, diperkirakan mencapai sebanyak Rp 15,9 triliun.

Dia menjelaskan berbagai sektor riil yang menyentuh langsung masyarakat harus diberdayakan secara optimal.

Tidak perlu jauh-jauh, katanya, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Dia menyatakan sektor ini tersebar luas di seluruh Provinsi Aceh.

Tetapi, belum ada industri yang terbentuk untuk menampung hasil produksi sektor terbesar tersebut, tetapi 'diekspor' keluar daerah.

Padahal, Presiden Jokowi mulai memfokuskan pembangunan industri jadi atau setengah jadi.

Sehingga, nilai tambah akan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan keuntungan akan diperoleh daerah.

Taufik menambahkan Pemerintah Provinsi Aceh juga harus memperhatikan pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Sektor usaha ini, seperti produksi kue kering atau basah, barang kerajinan hasil alam dan lainnya sebenarnya sudah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.

Baca juga: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Selatan Latih Penjahit Berbasis Kompetensi Angkatan I

Begitu juga dengan sektor manufaktur, industri rumah tangga, dan informal.

Ditambahkan, berbagai sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi makro rakyat Aceh.

Taufik menyatakan pembangunan sektor perekonomian Aceh belum berjalan baik.

Dia mengakui ada tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2,82%.

Tetapi, katanya, pertambahan pengangguran saat ini sebesar 280.000 orang (bukan pengangguran usia kerja) sampai November 2021.

Sehingga, katanya, langkah strategis Pemerintah Provinsi Aceh harus mengarah ke sektor riil.

Kemudian, belanja modal dan sumber daya manusia harus mengarah kepada aktivitas yang berhubungan langsung dengan ekonomi rakyat kecil, ujarnya.

Dia mencontohkan, belanja modal harus mengarah kepada sektor UMKM dan sektor riil.

Pembangunan sektor riil sebenarnya sebagai tolok ukur pertumbuhan perekonomian suatu negara atau daerah.

Baca juga: Sektor Investasi Aceh Serap 2.740 Tenaga Kerja, Realisasi Triwulan II Capai Rp 6,4 Triliun

Sehingga, dibutukan kebijakan riil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara langsung.

Taufik menjelaskan berbagai sektor itu akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik formal maupun informal, sesuai dengan kearifan lokal.

Hal yang paling penting, katanya, APBA 2022 harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memfokuskan pembangunan sektor riil.(*)