Kadin Aceh Setuju Lelang Dikembalikan ke ULP SKPA, Gapensi Minta Fair Play dan Profesional

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kadin Aceh, setuju pelaksanaan lelang paket proyek APBA mulai tahun 2022 dikembalikan kepada ULP Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) masing-masing, untuk percepatan pelaksanaan lelang dan kegiatan proyek di lapangan.

"Saya sangat setuju sekali, bila pelaksanaan lelang paket proyek APBA, mulai tahun 2022, dikembalikan lagi ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA)," kata Direktur Eksekutif Kadin Aceh, Jailani Yacob dan Pjs Ketua Kadin, Muhammad Iqbal, Jumat (17/12/2021) ketika dimintai penjelasannya terkait saran komisi-komisi DPRA, agar pelaksanaan lelang paket proyek APBA 2022, dikembalikan ke masing-masing SKPA.

Jailani Yacob menyatakan, saran yang disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir dan Ketua Komisi III DPRA, Khairil serta saran Ekonom Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, bahwa pelelangan yang dipusatkan pada satu tempat, dengan jumlah paket proyek yang mencapai ribuan paket, sudah tidak efektif dan efisien lagi, serta sangat merugikan rekanan lokal dan masyarak

• Dibayar Rp 50.000, Siswi SMP Ini Bersedia Layani 4 Teman Sekolahnya, Videonya Viral di Whatsapp

at Aceh, yang mengharapkan pembangunan proyek bisa selesai tepta waktu.

“Alasannya, pemusatan pelelangan paket-paket proyek APBA, menghasilan Silpa yang besar, diakhir tahun, dan membuat kontraktor lokal, banyak yang tidak mendapat pekerjaan, dan bangkrut,” ujarnya.

Sebagai Ketua Kadin, kata Muhmmad Iqbal, dirinya harus berfikir rasional, dan memperjuangkan aspirasi anggota agar pelelangan proyek APBA, dikembalikan saja ke ULP masing-masing SKPA, karena pemusatan pelelangan paket-paket proyek APBA di ULP/PBJ Kantor Gubernur, sudah tidak efektif dan efisien lagi, dan banyak menimbulkan masalah baru dikalangan SKPA, serta menyengsarakan pengusaha lokal dan masyarakat Aceh.

Hal ini terbukti, ungkap Dirtektur Eksekutif dan Pjs Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal, sejak pelelangan paket proyek APBA dipusatkan pada Unit Layanan Pelelangan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor di Gubernur Aceh, setiap tahun menyisakan ratusan proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa, yang tidak berhasil di lelang.

Realisasi anggaran publik jadi sangat rendah dibawah 80 persen, sementara realisasi belanja pegawai dan operasional mencapai 95-99 persen.

Pengurus Kadin Aceh itu mengatakan, dalam dua tahun terakhir ini, pengedshan APBA dilakukan DPRA tepat waktu, yaitu pada bulan Nopember dan Desember.

Tapi kenapa, sampai bulan Agustus tahun berjalan, masih banyak paket proyek yang belum ada penetapan pemenangnya dan ada apa di PBJ Kantor Gubernur Aceh itu?

Direktur Eksekutif Kadin Aceh, Jailani Yacob dan Muhammad Iqbal, sangat setuju lelang proyek APBA dikembalikan ke SKPA masing-masing.

"Karena kami nilai sebanyak 155 orang pegawai ULP/PBJ di Kantor Gubernur yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), tidak mampu bekerja, melelang jumlah paket proyek APBA sebanyak 1.200 – 1.400 paket setiap tahunnya, tepat waktu. Informasi yang kita dengar dari pihak SKPA, kalau ada paket proyek yang belum ada penetapan pemenangnya, pihak PBJ selalu menyalah pihak SKPA, dengan alasannya, dokumen persyaratan pendukung untuk paket proyeknya yang mau dilelang, belum lengkap. Padahal, pihak SKPA sudah melengkapinya, mana mungkin proyek-proyek di SKPA yang mau di lelang dokumennya tidak lengkap. Karena SID dan DED nya, SKPA yang membuat,” ujar Jailani Yacob.

“SKPA bukan orang bodoh dan pihak PBJ jangan bodohi pihak SKPA, karena mereka orang tehnis dan lebih tahu dari pegawai PBJ,” ujar Jailani Yacob dan Muhammad Iqbal.

• Perbaikan Dua Jembatan di Tamiang Dipercepat

Direktur Eksekutif Kadin Aceh, Jailani Yacob mengatakan, usulan pengembalian lelang kepada SKPA masing-masing sudah pernah kita sampaikan kepada Pemerintah Aceh, tapi sampai kini belum direspons.