Pakar Ekonomi Aceh Minta Pemerintah Aceh Koreksi Diri, Perencanaan dan Kebijakan Belum Tepat Sasaran

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pakar ekonomi Aceh dari Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, Minggu (19/12/2021) meminta Pemerintah Provinsi Aceh koreksi diri.

Dia menyatakan berbagai kebijakan belum memberikan percepatan kesejahteraan rakyat Aceh,

"Tolong diperbaiki hal ini," ujarnya.

Dia menjelaskan aturan yang dibuat oleh pusat, juga berlaku bagi semua daerah.

"Di daerah lain, lelang proyek tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya," tambahnya.

"Tetapi, kenapa di Aceh yang penduduknya 5,2 juta jiwa dengan dana Otsus Rp 7 sampai 8 triliun/tahun dan APBA antara Rp 14 sampai Rp 16 tritliun/tahun, angka kemiskinan tertinggi di Sumatera," tanyanya,

Dia mengatakan hal ini berarti masih banyak perencanaan dan kebijakan yang dibuat belum tepat sasaran.

Baca juga: Pakar Ekonomi Aceh Sepakat Lelang Proyek Dikembalikan ke SKPA, ULP Kantor Gubernur Tidak Efektif

Salah satunya, katanya, pelaksanaan lelang proyek yang dipusatkan, belum memberikan keberkahan bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Dia mengakui lelang daerah lain dipusatkan, tetapi memberikan keberkahan bagi rakyatnya.

"Kita juga dipusatkan, tapi menghasilkan Silpa dan angka kemiskinan yang tinggi," jelas Rustam.

"Karena dana pembangunan publiknya jadi Silpa, kapan angka kemiskinan Aceh akan turun," jelasnya.

“ Kalau sistem lelang yang dipusatkan sudah tidak efektif lagi, kembalikan saja ke asalnya, kan tidak menyalahi Perpres Nomor 12 tahun 2021," harapnya.

Dia menjelaskan dalam Perpres Nomor 12/2021, tidak ada kata-kata harus dipusatkan pada satu tempat.(*)

Baca juga: Kadin Aceh Setuju Lelang Dikembalikan ke ULP SKPA, Gapensi Minta Fair Play dan Profesional