Breaking News:

Revisi UUPA Tak Masuk Prolegnas 2022

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI sudah menetapkan 40 judul rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ MASRIZAL
Sejumlah peserta mengikuti diskusi terfokus yang bertema 'Peta Jalan Revisi UUPA, Perpanjang Dana Otsus, Perkuat Kewenangan Khusus' yang diprakarsai oleh LSM Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis (2/9/2021). 

*  DPRA Surati DPR RI

BANDA ACEH - Badan Legislasi (Banleg) DPR RI sudah menetapkan 40 judul rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

Ternyata, dalam Prolegnas 2022 itu tidak ada agenda revisi (perubahan) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Berkenaan dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menyurati Ketua DPR RI untuk meminta agar agenda revisi UUPA masuk dalam Prolegnas tahun depan.

Informasi itu diketahui dari salinan surat DPRA yang diterima Serambi pada Rabu (22/12/2021).

Surat itu ditandatangani Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin pada 19 Desember 2021.

Dalam surat itu memuat lima poin.

Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid yang juga Wakil Ketua Forbes berharap agar para Rektor Universitas Se-Aceh proaktif membantu dan mengawal revisi UUPA dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Forbes DPR-DPD RI bersama Forum Rektor Universitas Se Aceh di Aula BPSDM Aceh, Selasa (7/1/2020) siang
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid yang juga Wakil Ketua Forbes berharap agar para Rektor Universitas Se-Aceh proaktif membantu dan mengawal revisi UUPA dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Forbes DPR-DPD RI bersama Forum Rektor Universitas Se Aceh di Aula BPSDM Aceh, Selasa (7/1/2020) siang (FOR SERAMBINEWS.COM)

Pada intinya, DPRA meminta DPR RI agar memprioritaskan pembahasan rencana perubahan atau revisi UUPA dalam prolegnas 2022.

"Mengingat perjalanan implementasi UU Pemerintahan Aceh telah berjalan lebih kurang 15 tahun, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini yang terus berkembang," bunyi salah satu isi surat.

Surat tersebut ditembuskan ke Menkopolhukam, Mensesneg, Menkumham, Mendagri, Banleg DPR RI, dan Pimpinan DPR Aceh.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved