Revisi UUPA Tak Masuk Prolegnas 2022
Badan Legislasi (Banleg) DPR RI sudah menetapkan 40 judul rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional
lihat foto
Jadi mohon perhatian dan bantuan teman-teman agar masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022," tutup TA Khalid.
Sementara, Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI sebagaimana berita sebelumnya menyampaikan DPD RI melalui Komite I mulai membahas revisi UUPA versi DPD RI pada awal Januari 2022.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Pleno Konsinyering Anggota Komite I DPD RI, di Sentul, Bogor, Senin (13/12/2021).
Rapat tersebut membahas mengenai daftar alternatif usul RUU Inisiatif yang akan disusun Komite I DPD RI Tahun 2022.
Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Provinsi Aceh.
Ini sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki.
Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.
Beberapa topik yang terkandung dalam undang-undang ini, yakni soal pemberlakuan Syariat Islam sesuai tradisi dan norma yang berlaku di Aceh, minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh, diizinkannya partai politik lokal, adanya dana otonomi khusus, memiliki bendera dan himne sendiri, serta mengatur aspek lainnya.(mas/wikipedia)
Baca juga: Awal Januari 2022, DPD RI akan Bahas Revisi UUPA, Begini Penjelasan Senator Aceh Fachrul Razi
Baca juga: Beri Sinyal Bahaya, Wali Nanggroe Serukan Bersatu Hadapi Upaya Revisi UUPA
Baca juga: Aceh Harus Segera Siapkan Draf Revisi UUPA
