Breaking News:

KPA Tolak Disebut Makar, Terkait Pengibaran Bendera Bintang Bulan

Komite Peralihan Aceh (KPA) se-Aceh secara tegas menolak atau tidak menerima penyebutan makar terhadap pengibaran bendera bintang

Editor: bakri
SERAMBI/MASRIZAL
Jubir KPA Pusat, Azhari Cagee, didampingi para panglima wilayah memberikan keterangan pers seusai rapat tertutup di Kantor DPA Partai Aceh, kawasan Batoh, Banda Aceh, Selasa (28/12/2021). 

BANDA ACEH - Komite Peralihan Aceh (KPA) se-Aceh secara tegas menolak atau tidak menerima penyebutan makar terhadap pengibaran bendera bintang bulan pada 4 Desember lalu.

Sebab, menurut mereka, persoalan bendera masih ranah politik, bukan hukum.

Sikap tegas itu diputuskan dalam rapat tertutup para panglima KPA se-Aceh yang dipimpin Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem di Kantor DPA Partai Aceh, kawasan Batoh, Banda Aceh, Selasa (28/12/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) yang juga Koordinator Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), Muzakir Manaf atau Mualem
Muzakir Manaf atau Mualem (Foto Facebook Abdul Hadi)

"Hari ini (kemarin-red) dari keputusan rapat perlu kita tegaskan bahwa kita menolak disebut makar kepada rekan-rekan yang mengibarkan bendera pada 4 Desember kemarin.

Karena ini tidak sesuai dengan norma hukum," kata Juru Bicara (Jubir) KPA Pusat, Azhari Cagee, seusai rapat.

Untuk diketahui, Polda Aceh sebelumnya memanggil sejumlah warga Aceh dalam kaitan dengan pengibaran bendera bintang bulan pada 4 Desember 2021 di Lhokseumawe.

Adapun yang dipanggil antara lain Ketua Mualimin Aceh, Zulkarnaini Hamzah alias Tgk Ni, dan kepada mereka disangkakan pasal makar.

Informasi yang diperoleh Serambi, rapat kemarin dihadiri Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf alias Mualem, Wakil Ketua KPA, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), dan Jubir KPA, Azhari Cagee, serta panglima wilayah dari seluruh Aceh.

Azhari Cagee menjelaskan, penolakan itu karena bendera bintang bulan tidak melanggar hukum karena jelas tercantum dalam MoU Helsinki poin 1.1.5 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA.).

"Dan, hari ini Qanun Aceh (tentang Bendera dan Lambang Aceh) masih sah secara hukum serta masih tercatat dalam lembar daerah dan belum pernah dicabut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved