Pembebasan Tanah Jalan Tol Sigli Hampir Tuntas, Ada Titipan di Pengadilan

Masyarakat Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Pidie, kta Jufri, hampir setiap bulan bertanya kepdanya, kapan proyek jalan tol Sigli bisa beroperasi penuh sepanjang 74,4 km.
|
Dimulai dari Gampong Tengohdrin Gogo, Kecamatan Padang Tijie, Pidie sampai Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Baca juga: PUPR Sebut Jalan Tol di RI Layak, Ingatkan Pengemudi Jaga Kecepatan Kendaraan

Ruas jalan tol Sigli – Banda Aceh ini, sangat strategis, karena berhubungan langsung antara Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Bandara SIM, dengan Pidie dan Kota Janto.

Selesai pembangunan Jalan Jantho – Lamno, orang dari pantai barata ingin ke Sigli dan pantai Timur – utara, tidak perlu melintasi gunung Gerute, Paro dan Kulu.

Begitu juga angkutan barang dari Pelabuhan Malahayati ke Sigli, bisa langsung naik jalan tol, dari Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Sebagai Satker PPK Pembebasan jalan Tol Sigli – Banda Aceh, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Aceh bersama perangkatnya.

Sementra itu, Satker PPK Pembebasan tanah jalan Tol Langsa – Binjei, Alvisyah mengatakan, baru teraalisai 27 persen, karena kegiatan lapangannya baru dimulai pertengahan tahun 2021 lalu.

Target penyelesaian pembebasan tanah jalan tol untuk wilayah Aceh saja, kata Alvi, pada tahun lalu harus bisa mencapai 50 persen.

Sisanya akan diselesaikan 50 persen lagi pada tahun 2022 ini.

Karena kondisi keuangan negara berat, dampak dari pandemi Covid-19, tanah masyarakat yang sudah selesai pengukuran dan administrasi segera dibayar senilai Rp 200 miliar.

Alvi menjelaskan pembayaran tidak bisa dilakukan pada akhir tahun lalu, karena Lembga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum mengalokasikan dananya.

Bila Kemenkeu dan LMAN bisa menyediakan anggaran nya pada tahun lalu, sebut Alvi, realisasi pembebasan tanah jalan tol Langsa-Binjei, untuk wilayah Aceh, dari Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, bisa mencapai 50 persen.

Informasi yang diperoleh dari pihak Kemenkeu dan LMAN, kata Alvi, dana untuk pembebasan tanah jalan tol Langsa, Aceh – Binjei, Sumut, itu tetap akan disediakan tahun ini oleh Kemenkeu kepada LMAN.

Kemenkeu, kata Alvi, menyelesaikan penyediaan anggaran untuk APBN 2022 lebih dulu.

Setelah anggaran untuk APBN 2022 tersedia, baru Kemenkeu menyelesaikan dana untuk LMAN.

Baca juga: Jalan Tol Indonesia Dituding Tak Aman Pasca Kecelakaan Vanessa Angel, Kementerian PUPR Angkat Bicara

Nantinya, akan digunakan untuk pembayaran tanah masyarakat yang sudah tuntas di BPN dan gampong.

Alvi mengatakan, panjang jalan yang harus kita bebaskan dari Aceh Timur, Langsa Aceh Tamiang, sampai perbatasan Sumut, sekitar 44 km.

Jika Kemenkeu mengalokasikan anggaran kepada LMAN, awal tahun baru ini, realisasi pembayarannya bisa kita lakukan pada bulan ini juga.(*)