Berita Banda Aceh
APBN, APBA, Hingga APBDes, Hanya Sumber Perputaran Uang di Aceh
Pengamat Ekonomi Aceh, Dr Amri MSi memberikan catatan penting untuk Pemerintah Aceh di akhir tahun 2021. Hal itu disampaikan dalam sebuah catatan
Penulis: Subur Dani | Editor: M Nur Pakar
lihat foto
“Begitu juga halnya dengan kenerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah/SKPA yang ditandai dengan proyek multiyears, Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3," tambahnya.
Dikatakan, hal itu berujung dengan rombongan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa pejabat eselon 1, 2, dan 3.
"Semua data dan fakta ini sudah menjadi pelajaran bagi pengelolan Pemda Aceh ke depan,” sebutnya.
Dr Amri menyampaikan, Aceh memiliki sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM.
Seperti kopi, kina, serai, emas, minyak bumi, dan lain-lain.
Namun Provinsi Aceh tidak memiliki Cold Suply Chain dan Storage untuk keperluan Perikanan.
Sehingga harus diekspor melalui Sumatera Utara.
Sehingga, tidak terjadi multiflyer effects/efek berganda bagi masyarakat Aceh.
Baca juga: Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi 2022, Menko Airlangga: Teruslah Berinovasi dan Optimistis
Ditambah lagi investor tidak ada yang mau berinvesasi di Aceh.
Belum lagi hengkangnya investor besar sekelas BRI, BNI dan Mandiri yang telah mampu menyentuh ekonomi masyarakat sampai pelosok pedesaan.
Misalnya kata dia, kawasan Industri Ladong /KIA Ladong sudah 15 tahun belum beroperasi.
"Jadi uang yang berputar di Aceh adalah uang proyek-proyek APBN, APBA, APBK dan APBDes," katanya.
“Konsekwensi semua ini menyebababkan tingkat Kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, pemerataan ekonomi tidak terjadi dan pertumbuhan ekonomi rendah," klaimnya.
Dengan kata lain, katanya, kesejahteraan masyarakat tidak terwujud di Bumi Serambi Mekkah.
Oleh karena itu, Dr Amri mengatakan Pemerintah Aceh perlu mengedepankan ekonomi, bahkan dapat menjadikan Aceh sebagai pusat perekonomian.
