DPRA Gelar Rapat Soal Penanganan Banjir, Pemkab Diminta Plot Dana Bencana yang Memadai

BANDA ACEH - Sejumlah anggota DPRA daerah pemilihan Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara, bersama sejumlah SKPA menggelar rapat koordinasi penanggulangan banjir untuk tiga daerah tersebut, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRA, Rabu (12/1/2022).

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRA dari Partai Gerindra, Safaruddin, yang didampingi anggota dewan dari daerah pemilihan tiga daerah tersebut.

Sedangkan dari pihak eksekutif dipimpin Asisten II Setda Aceh, Ir Mawardi, yang didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Azhari SE, Kepala BPBA Ilyas, Kepala Dinas Sosial, Perwakilan dari Dinas Pengairan Aceh, Bappeda Aceh, dan lainnya.

Safaruddin mengatakan, rakor penanganan banjir digelar untuk mendengar penanganan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh melalui SKPA.

Bencana banjir yang terjadi di tiga daerah itu, kata Safaruddin, hampir setiap tahun terjadi dua sampai tiga kali pada saat musim hujan.

“Apakah dari tahun-tahun sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Aceh, tidak membuat kesepakatan dalam penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Misalnya membuat masterplan penanganan banjir di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara,” katanya.

Baca juga: BNPB Bantu Rp 250 Juta untuk Penanganan Banjir, Aceh Timur Butuh Tanggul Sungai

Baca juga: Pemerintah Diminta Ubah Cara Penanganan Banjir, Walhi Catat Aceh Diterpa 56 Kali Banjir Selama 2021

Dikatakan, kepala daerah harus paham bahwa bencana banjir yang berkepanjangan atau terjadi dua sampai tiga kali setiap tahun bisa menambah jumlah penduduk miskin di daerahnya.

“Kalau ini disadari, maka daerah itu harus bersepakat membuat usulan penanganan banjir daerahnya kepada pemerintah provinsi dan pusat secara berkelanjutan untuk penanganan permanen.

Karena, apa pun penanganan pengurangan kemiskinan yang dilakukan, kalau salah satu masalah dasar dari kemiskinan daerah yaitu bencana banjir tidak bisa ditangani secara massif dan berkelanjutan, angka kemiskinan dan pengangguran di daerah itu tetap saja akan naik.

Aceh tetap akan menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dengan angka di atas 15 persen,” tandasnya.

Asisten II Setda Aceh Ir Mawardi mengatakan, penanganan banjir di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara, sudah dilakukan daerah masing-masing.

Misalnya Aceh Utara, salah satu penanganannya adalah membangun bendungan/waduk Keureuto.

Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Tapi akibat pembebasan tanahnya sangat lamban, sampai kini proyeknya belum juga selesai.

"Padahal anggaran untuk pembebasan tanahnya sudah disediakan oleh pusat.

Masalah pembebasan tanah, menjadi tugas pemerintah daerah bersama Kanwil BPN dan BPN daerah setempat untuk membantu percepatan penyelesaiannya,"ujar Mawradi.

Terkait pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam APBA dan APBK untuk penanganan banjir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPBA) Azhari, mengatakan, Pemkab sebetulnya sudah disarankan untuk mengalokasikan dana BTT setiap tahun di atas Rp 30 miliar, sehingga bila daerahnya terkena bencana banjir, maka bisa digunakan untuk penanganan darurat.

Namun, tiga daerah langganan banjir di atas hanya mengalokasikan dana dalam APBK antara Rp 2-3 miliar.

" Dengan alokasi dana senilai itu, jika ada banjir besar melanda daerah tersebut, tidak akan cukup," ujar Azhari. (her)

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Penanganan Banjir Aceh Utara 14 Hari, Akibat Meluap Krueng Keureuto dan Pase

Baca juga: Aceh Utara Dapat Bantuan Rp 1 Miliar Dana Siap Pakai Plus Rp 200 Juta untuk Penanganan Banjir