Breaking News:

Internasional

AS Sangat Prihatin Atas Sikap Houthi Memperpanjang Perang di Yaman

Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas sikpa milisi Houthi yang terus berupaya memperpanjang perang di Yaman.

Editor: M Nur Pakar
AFP
Milisi Houthi berpatroli di bekas Kedutaan Besar AS di Sanaa, Yaman. 

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas sikpa milisi Houthi yang terus berupaya memperpanjang perang di Yaman.

Milisi yang didukung Iran itu terus menghalangi proses perdamaian dan mengganggu staf lokal yang dipekerjakan oleh AS dan PBB.

“Jika mereka serius tentang perdamaian dan menegakkan norma-norma internasional, mereka harus membebaskan rekan-rekan kami,” kata Samantha Power, Administrator Badan Pembangunan Internasional AS.

Dewan Keamanan PBB mengutuk keras penyitaan dan penyusupan Houthi ke dalam kompleks kedutaan AS di Sanaa dan puluhan karyawan lokal ditahan.

Dilansir AFP, Jumat (14/1/2022), Power berbicara sehari setelah Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengeluarkan pernyataan serupa.

Baca juga: AS Tuduh Iran Halangi Perdamaian di Yaman, Senjata Terus Dikirim ke Milisi Houthi di Marib

Dia mengatakan milisi Houthi melanjutkan tindakan, meskipun ada kecaman dari Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Houthi harus segera menghentikan ancaman dan membebaskan mereka yang ditahan," harapnya.

"Houthi juga harus mengosongkan kompleks, mengembalikan properti AS yang disita," ujarnya.

"Houthi harus menghentikan ancaman terhadap karyawan kami dan keluarga mereka.” katanya.

Sementara, UNESCO dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sangat prihatin atas kesejahteraan dua anggota staf yang ditahan Houthi.

Baca juga: PBB Tuduh Iran Selundupkan Senjata, Rudal dan Drone ke Milisi Houthi di Yaman

Tidak ada komunikasi dari PBB telah dimungkinkan dengan anggota staf sejak saat itu.

“Meskipun dua anggota staf tetap ditahan, PBB belum menerima informasi tentang alasan atau dasar hukum penahanan mereka," kata kedua badan PBB itu dalam pernyataan bersama.

"Apa status mereka saat ini, meskipun ada jaminan sebelumnya oleh gerakan Ansar tentang pembebasan segera mereka, ” tambahnya.

“OHCHR dan UNESCO mengingat hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada staf sistem PBB di bawah hukum internasional," katanya.

"Penting untuk pelaksanaan fungsi resmi mereka, dan menyerukan pembebasan segera anggota staf tanpa penundaan lebih lanjut,” tambah mereka.(*)

Baca juga: Arab Saudi Luncurkan Forum Melawan Ekstremisme dan Ideologi Milisi Houthi

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved