Petenis Novak Djokovic Segera Dideportasi dari Australia Usai Permohonan Banding Ditolak

SERAMBINEWS.COM - Petenis Novak Djokovic segera dideportasi dari Australia setelah permohonan bandingnya ditolak pengadilan negara itu, Minggu (16/1/2022).

Visa Novak Djokovic telah dicabut untuk kedua kalinya.

Dengan demikian, harapan bintang tenis nomor satu dunia itu untuk mempertahankan gelar Australia Terbuka dan memenangkan rekor Grand Slam ke-21 berakhir.

Djokovic mengatakan, dia "sangat kecewa" tetapi menghormati keputusan itu, yang dibuat pada malam pertandingan pertamanya.

"Saya akan bekerja sama dengan otoritas terkait tentang keberangkatan saya dari negara ini," ucapnya dalam sebuah pernyataan.

Djokovic akan digantikan pada Senin (17/1) oleh Salvatore Caruso dari Italia, yang berada di peringkat 150 dunia, dalam pertandingan melawan Miomir Kecmanovic dari Serbia.

Dalam pernyataannya, petenis nomor satu dunia itu mendoakan yang terbaik bagi para pemain, ofisial turnamen, staf, sukarelawan, dan penggemar untuk Australia Terbuka.

Para pendukungnya terdiam di luar ruang sidang saat keputusan diumumkan.

Selama persidangan Minggu (16/1) di hadapan panel tiga hakim, pembelaan Djokovic tidak berhasil membuktikan bahwa alasan yang diberikan oleh pemerintah "tidak valid dan tidak logis".

Ketua Hakim James Allsop mengatakan, putusan pengadilan federal didasarkan pada keabsahan dan legalitas keputusan menteri, bukan pada "manfaat atau kebijaksanaan dari keputusan itu".

Alasan lengkap untuk putusan itu akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, katanya.

Keputusan ini menandai akhir dari 10 hari polemik visa Australia Djokovic.

Tindakan Djokovic yang memasuki Australia tanpa vaksinasi memicu banyak kemarahan publik.

Pemerintah federal telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas aturan ketat yang berlaku untuk mengatasi pandemi. Atlet berusia 34 tahun itu juga disebut sebagai ancaman bagi kesehatan publik.

Visa Djokovic pertama kali dicabut tak lama setelah dia tiba di Melbourne pada tanggal 6 Januari, setelah petugas Pasukan Perbatasan Australia mengatakan dia telah "gagal memberikan bukti-bukti yang cukup" untuk menerima pengecualian vaksin.