Kebijakan Pemerintah Perpanjang PPKM, Masa Karantina PPLN Jadi 5 Hari Hingga Pemulihan Ekonomi

Kebijakan Pemerintah Perpanjang PPKM, Masa Karantina PPLN Jadi 5 Hari Hingga Pemulihan Ekonomi

SERAMBINEWS.COM - Perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 terus dipantau Pemerintah.

Apalagi dalam minggu terakhir ini, terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah juga ingin menyiapkan dan menerapkan kebijakan yang tepat mengantisipasi kondisi terbaru akhir-akhir ini.

Kasus aktif per 31 Januari 2022 sebesar 68.596 kasus atau 1,6% dari total kasus terkonfirmasi, dan kasus konfirmasi harian sebesar 10.185 kasus.

Proporsi kasus aktif di Jawa-Bali sebesar 94,8%, sementara di luar Jawa-Bali terus menurun menjadi sebesar 5,2%.

Kasus konfirmasi harian di Luar Jawa Bali pada 31 Januari 2022 sebesar 449 kasus atau 4,4% dari total kasus harian, dengan rincian 441 berasal dari tansmisi lokal.

Baca juga: Menko Airlangga Dorong Labour20 Bahas Penuntasan Kemiskinan, Pengangguran dan Bantu Kelompok Rentan

Sedangkan yang berasal dari kasus Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 8 kasus.

“Angka Reproduksi Efektif (Rt) di seluruh wilayah (setiap pulau) mengalami kenaikan, dan sudah di atas angka 1.

Untuk itu, Fasilitas Kesehatan dan sarana Telemedicine perlu dipersiapkan di seluruh wilayah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Senin (31/1/2022).

Misalnya, Rt Pulau Jawa naik dari 1,00 pada 22 Januari 2022, menjadi 1,05 pada 29 Januari 2022. Lalu, Rt Pulau Sumatera naik menjadi 1,02 per 29 Januari 2022.

Ada dua pulau di luar Jawa yang mengalami kenaikan Rt cukup signifikan, yaitu Maluku dari 0,99 (22 Januari) menjadi 1,08 (29 Januari), dan Papua dari 1,00 (22 Januari) menjadi 1,05 (29 Januari).

Baca juga: Harga Emas Melonjak Naik Awal Februari, Berikut Rincian Harga Emas Per Gram Selasa (1/2/2022)

Meskipun terjadi peningkatan kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur RS (BOR) secara nasional masih rendah yakni per 30 Januari 2022 BOR Nasional masih di angka 13,89%.

Hanya DKI Jakarta yang memiliki BOR di atas 50% yakni 52%, sementara BOR di atas 10% untuk 3 Provinsi yakni Banten (22%), Jawa Barat (16%), dan Bali (15%), sedangkan BOR di 30 Provinsi lainnya masih di bawah 10%.

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali