Peringati Hari Wetland Sedunia, AWF Ajak Semua Pihak Selamatkan Mangrove Aceh

Di Langsa, areal hutan mangrove yang dulunya memiliki luas 17.500 Ha, dikuasai oleh HPH PT Bakau Selat Malaka. Kawasan hutan tersebut terus mengalami degradasi akibat tidak adanya kegiatan pembinaan yang berkelanjutan. 

Di Aceh Tamiang, pengelola usaha Bakau Bina Usaha (BBU) memiliki Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk wilayah pesisir hutan bakau seluas 9.532 hektare. Pengelola usaha Bakau Bina Usaha (BBU) di Aceh Tamiang sudah tiga kali mendapat surat peringatan dan KPH 3 UPTD DLHK Aceh juga sudah merekomendasikan pencabutan izin.

Baca juga: Dua Imum Mukim di Kutablang, Bireuen Bahas Kelestarian Paya Nie, AWF Godok Kesepakatan Adat

Sikap AWF

AWF melihat problematika di habitat mangrove sudah sedemikian parah dan memerlukan penanganan serius oleh Pemerintah terkait tata kelola hutan. Berdasarkan persoalan tersebut, maka AWF menyatakan sikap:

1. Pemerintah Aceh harus memprioritaskan perlindungan lahan basah (wetlands) sebagai kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

2. Pemerintah Aceh harus segera mencabut izin pemilik konsesi hutan di habitat mangrove yang sudah terbukti melanggar tata kelola kawasan hutan.

3. Pemerintah harus melibatkan komunitas adat/lembaga adat terkait pengelolaan hutan mangrove di pantai timur Aceh.

4. Pemerintah lokal/kabupaten/kota harus mengeluarkan peraturan/qanun tentang pengelolaan hutan mangrove oleh masyarakat adat.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus merestorasi semua habitat mangrove yang sudah terdegradasi untuk kehidupan manusia dan kesehatan planet kita,” tegas Yusmadi.(*)