Cina Dukung Rusia Lawan Ekspansi NATO, Uni Eropa Siapkan Sanksi Berat

BEIJING - Presiden Cina Xi Jinping mendukung koleganya asal Rusia Vladimir Putin dengan secara bersama menyerukan penghentian rencana NATO untuk melakukan ekspansi dan menghindari mentalitas Perang Dingin.

Seruan itu dikeluarkan di tengah meningkatnya pertikaian antara Moskow dan blok militer pimpinan Amerika Serikat (AS) itu di Eropa Timur.

Jinping dan Putin bertemu di Beijing pada Jumat (4/2/2022) jelang pembukaan Olimpiade Musim Dingin.

Kremlin merilis pernyataan kedua belah pihak, menyerukan dialog dalam upaya untuk mengurangi ketegangan.

“Para pihak menentang ekspansi lebih lanjut NATO dan menyerukan Aliansi Atlantik Utara untuk menahan diri dari pendekatan ideologis sejak Perang Dingin,” bunyi pernyataan itu.

"Mendesak NATO untuk menghormati kedaulatan, keamanan, kepentingan negara lain, dan keragaman cara peradaban dan budaya-historis mereka; dan untuk menangani perkembangan damai dari pemerintah lain secara objektif dan adil," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Russia Today.

Kedua negara juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah di seluruh dunia, mengingat tantangan globalisasi ekonomi yang bergerak cepat, pergolakan politik, dan pandemi yang terus mengancam jutaan orang serta membebani keamanan internasional.

Keduanya juga meminta para pemimpin global untuk memperkuat dialog dan saling percaya, memperdalam kerja sama, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti perdamaian, pertumbuhan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kebebasan.

Baca juga: Emir Qatar Temui Presiden AS, Joe Biden Akan Jadikan Qatar Sebagai Sekutu Utama non-NATO

Baca juga: NATO dan Rusia Tak Capai Kesepakatan Tentang Ukraina, Ribuan Tentara Siap Tempur di Perbatasan

Pertemuan antara Putin dan Xi Jinping, interaksi diplomatik tatap muka pertama pemimpin Cina sejak pandemi virus Corona, terjadi di tengah serangkaian peringatan dari para pemimpin Barat bahwa Moskow siap untuk meluncurkan invasi ke negara tetangga Ukraina.

Barat menunjuk laporan penumpukan pasukan di dekat perbatasan bersama, serta latihan militer bersama skala besar yang terjadi di negara tetangga Belarusia.

Moskow secara konsisten membantah bahwa mereka memiliki niat agresif, dan telah menyerukan jaminan keamanan tertulis yang membatasi ekspansi NATO, blok militer pimpinan AS, ke Ukraina dan Georgia, yang secara efektif melarang kedua negara itu menjadi anggota.

Minggu ini, sebuah dokumen yang bocor ke surat kabar Spanyol El Pais menunjukkan bahwa Washington telah secara resmi menolak perjanjian semacam itu, tetapi telah mengusulkan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi militer antara kedua belah pihak.

Putin dan yang pejabat Rusia lainnya sebelumnya mengatakan mereka dapat mengambil langkah-langkah teknis-militer yang tidak ditentukan jika dianggap perlu untuk memastikan keamanan Rusia.

Uni Eropa sudah menyiapkan paket sanksi berat dan komprehensif untuk Rusia apabila negara itu melanjutkan agresinya terhadap Ukraina.

Hal itu disampaikan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen kepada surat kabar Handeslblatt dan Les Echos.

Rusia, yang mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung kelompok separatis di wilayah timur negara itu, menerjunkan sekitar 100.000 pasukan di dekat perbatasan Ukraina.

Baca juga: Presiden Rusia Ancam Aksi Militer Jika NATO Menolak Ultimatum Atas Ukraina

Baca juga: Vladimir Putin Tuduh Barat Memicu Ketegangan di Eropa, Minta NATO Tidak Perluas Sekutu ke Timur

Moskow juga meminta jaminan keamanan, termasuk janji bahwa NATO tidak akan pernah menerima keanggotaan Ukraina.

"Kami sudah menyiapkan paket sanksi ekonomi dan finansial yang berat dan komprehensif," kata von der Leyen kepada surat kabar itu.

Ia menambahkan bahwa sanksi-sanksi tersebut mencakup pembatasan akses ke modal asing dan kendali ekspor, terutama produk teknis.

Saluran pipa Nord Stream 2 Laut Baltik yang kontroversial juga menjadi bagian dari paket sanksi.

Nasib pipa tersebut, apakah bisa beroperasi atau tidak, tergantung pada tindak tanduk Rusia, kata von der Leyen.

"Orang-orang yang dekat dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan oligarki tentu saja berpeluang dijatuhi sanksi secara sensitif," lanjutnya.(sindonews.com/antara)

Baca juga: AS dan NATO Khawatirkan Invasi Rusia ke Ukraina, Ratusan Ribu Tentara Dikerahkan ke Perbatasan

Baca juga: Ketegangan Meningkat di Perbatasan, Rusia Peringatkan NATO