PNA Kubu Irwandi Laporkan US ke Polda, Wak Tar: Itu Kriminalisasi Kader  

"Melaporkan mereka karena tidak puas terhadap prilaku pimpinan yang inkonstitusional itu adalah kriminalisasi kader. Hal ini bisa berakibat tidak baik bagi perkembangan demokrasi dimasa yang akan datang," demikian Tarmizi.  

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Nanggroe Aceh (PNA) kubu Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong, menanggapi aksi PNA kubu Irwandi Yusuf yang melaporkan sejumlah kader ke Polda Aceh.

Laporan tersebut ditujukan kepada US alias AS Cs yang diduga sudah melakukan pencurian dengan kekerasan, saat bimbingan teknis (bimtek) yang berlangsung di Hotel Rasamala, Banda Aceh, pada 29 Januari 2022 lalu.

Ketua I DPP PNA kubu Tiyong, Tarmizi MSI atau akrab disapa Wak Tar kepada Serambinews.com, Selasa (8/2/2022) meluruskan duduk persoalan yang terjadi saat kericuhan bimtek tersebut.

Ia mengatakan, ada tiga komponen yang datang menghentikan pertemuan bimtek di Hotel Rasamala yang digelar PNA kubu Irwandi.

"Yang pertama kawan-kawan yang masih di pengurus dan masih sah di dalam Surat Keputusan, tetapi tidak mendapatkan undangan ataupun diberitahukan," kata Wak Tar.

Kedua, sambungnya, Ketua dan Anggota Satgas DPP PNA yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keamanan seluruh kegiatan DPP tidak diundang juga.

Baca juga: PNA Kubu Irwandi Lapor Polda Buntut Kericuhan Saat Bimtek, Tiyong: Itu Hanya untuk Sensasi

"Dan ketiga Tim Pemenangan Anggota DPRA PNA yang merupakan para kader PNA, datang  karena ada berkembangnya isu PAW terhadap anggota dewan yang didukungnya," ungkap Wak Tar.

Menurut Wak Tar, ketiga unsur ini adalah kader-kader PNA yang telah memberikan kontribusi besar sejak PNA didirikan sampai dengan posisi hari ini.

Seperti diketahui, saat ini PNA telah memiliki fraksi penuh di DPRA, meraih 46 kursi DPRK dengan 5 pimpinan dan 1 Bupati serta Gubernur Aceh. 

"Mereka datang karena pertemuan yang dibuat dengan tema "bimtek". Itu dianggap sebuah konspirasi untuk justifikasi keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan nantinya," ulas dia. 

"Kecurigaan ini didasarkan pada beberapa kegiatan sebelumnya yang tidak memenuhi syarat, tetapi selanjutnya dipaksakan hasilnya dipakai untuk justifikasi keputusan berikutnya dan bahkan untuk menyingkirkan kawan-kawan yang tidak se ide," tambah Wak Tar.

Oleh sebab itu, Wak Tar menilai pihak kepolisian berlebihan apabila menindak lanjuti laporan tersebut.

Baca juga: DPP PNA Lapor Kericuhan pada Acara Bimtek ke Polda Aceh

"Itu berlebihan, biarkan masalah internal itu diselesaikan oleh pengurus PNA sendiri. Kita punya mekanisme untuk menyelesaikan persoalan kader yang nakal ataupun kader yang merasa dirugikan," imbuhnya.