Breaking News:

Berita Politik

Partai Gelora Ajukan Uji Materi UU Pemilu Terkait Keserentakan

Partai Gelora Indonesia mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Editor: bakri
For Serambinews.com
Pengurus Partai Gelora Indonesia Aceh mengikuti Rakorwil dengan pengurus wilayah dan daerah di sekretariat partai tersebut, Minggu (31/1/2021). 

JAKARTA - Partai Gelora Indonesia mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang mengatur keserentakan pemilu.

" Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada Pemilu 2019 adanya kematian hampir sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia Amin Fahrudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Dia menilai, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

Menurut dia, ancaman tersebut dirasakan saat ini yaitu mekanisme "check and balance" tidak berjalan dengan baik seperti kekuasaan eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif.

"Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan RUU Cipta Kerja pada November 2020, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, akar persoalan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak, yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024, telah menciptakan berbagai persoalan.

Amin menjelaskan, pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih fokus pada pemilihan presiden, itu bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38 persen (3.754.905 suara).

Baca juga: Partai Gelora Launching Gerakan Cegah Stunting Secara Serentak di Indonesia Termasuk Aceh

Baca juga: Partai Gelora Aceh Besar Lakukan Konsolidasi dengan Pengurus Cabang

Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12 persen (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02 persen (17.503.393 suara).

"Pemilu serentak memecah perhatian pemilih yaitu perhatian lebih tertuju pada Pilpres dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD.

Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg," katanya.

Kondisi tersebut dinilai merugikan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena anggota legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres.

DPD Partai Gelora Indonesia Aceh Besar menggelar pelatihan totok punggung bagi kesehatan keluarga di Gampong Teuladan, Lembah Seulawah, Aceh Besar, Sabtu (12/2/2022).
DPD Partai Gelora Indonesia Aceh Besar menggelar pelatihan totok punggung bagi kesehatan keluarga di Gampong Teuladan, Lembah Seulawah, Aceh Besar, Sabtu (12/2/2022). (Dok Gelora)

Hal itu menurut dia berdampak pada saat ini yaitu DPR tidak mampu mengimbangi eksekutif dalam proses jalannya pemerintahan.

"Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK yaitu sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.

175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilu serentak 2019," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved