Political Officer Kedutaan Amerika Serikat Silaturahmi dengan Ketua DPRA, Ini yang Dibahas

Greg Bauer dan Dahlan Jamaluddin mendiskusikan banyak hal terkait politik dan pembangunan pasca-damai di Aceh. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menerima kunjungan silaturrahmi Political Officer Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Greg Bauer, di ruang kerja Ketua DPRA, Rabu (9/3/2022). 

Dalam kunjungan itu, Greg Bauer didampingi oleh staf lokal bidang politik Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, Darnifawan, dan staf lokal bidang politik Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan, Sumatera Utara, Zulfikar.

Greg Bauer dan Dahlan Jamaluddin mendiskusikan banyak hal terkait politik dan pembangunan pasca-damai di Aceh. 

Dahlan mengatakan, ada dua tantangan besar yang dihadapi Aceh sejak damai hingga saat ini.

Pertama, kata dia, kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani di Helsinki belum sepenuhnya berjalan. 

Baca juga: VIRAL Gadis Ini Tulus Dinikahi Pria yang Punya Kelainan di Wajah, Kini Bahagia Diperlakukan bak Ratu

Baca juga: DKPP Berhentikan Sementara Anggota KIP, Dinilai Lalai Kembalikan Gaji ASN

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang," katanya. 

Kepada perwakilan kedutaan negeri Paman Sam itu, Dahlan menjelaskan bahwa sejauh ini rakyat Aceh sudah berkomitmen agar damai harus terus dijaga dan dirawat. 

"Banyak hal yang masih harus didiskusikan dan dirawat bersama agar komitmen ini bisa terpenuhi dengan baik," katanya. 

DPRA bersama elemen lainnya di Aceh, kata Dahlan Jamaluddin, juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar substansi daripada perjanjian Helsinki bisa terpenuhi di Aceh. 

Hal kedua yang menjadi tantangan menurut Dahlan Jamaluddin adalah tantangan pembangunan secara makro.

Dia mengatakan banyak persoalan yang harus diselesaikan seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, pembangunan sumber daya manusia dan isu kesejahteraan secara umum. 

Selain itu, selama ini anggaran pembangunan Aceh sangat bergantung pada transfer dari pusat, terutama sumber dana otonomi khusus Aceh (DOKA), sedangkan pendapatan asli Aceh sangat minim. 

Pemerintah Aceh belum mampu menggali sumber pendapatan lainnya, termasuk juga investasi untuk menopang dan membiayai pembangunan Aceh.