BPKS Gandeng Kejati Aceh untuk Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha

Iskandar juga turut berbahagia terhadap Kejati Aceh yang sejak tahun 2015 telah memberikan dukungan dan bimbingan bantuan hukum terkait masalah hukum perdata yang dihadapi oleh BPKS.

Untuk itu, BPKS terus berusaha menerima masukan dan melakukan sinkronisasi dengan pihak Kejati Aceh.

Acara penandatanganan MoU ini disaksikan seluruh Asisten dan Kabag TU.

Kemudian Koordinator Kejati serta para Jaksa Pengacara Negara Kejati Aceh.

Sedangkan dari BPKS ikut hadir Wakil Kepala T Zanuarsyah dan Deputi Umum Abdul Manan. (*)