‘Meunyoe Hana JKA, Jak Rajah’

BANDA ACEH - Wacana Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat Aceh yang selama ini ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Kritik atas kebijakan ini disampaikan banyak pihak, karena dianggap telah melukai hati masyarakat.

Salah satunya datang dari mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Zakaria Saman atau yang akrab disapa Apa Karya.

Secara khusus, Serambi mewawancarai Apa Karya yang tersambung via zoom dan disiarkan langsung di kanal Youtube Serambi On TV dan Fanspage Serambinews.com, Jumat (18/3/2022) kemarin.

Seperti biasa, bukan Apa Karya namanya jika tidak memberikan komentar bernada jenaka.

Dalam wawancara yang dipandu jurnalis Serambi Indonesia, Subur Dani, Apa Karya menyayangkan wacana penghentian JKA bagi 2,2 juta mayarakat Aceh.

Menurutnya, masyarakat Aceh sudah sangat sengsara, ditambah lagi penderitaan ditiadakannya program JKA yang selama ini jelas-jelas sangat dirasa manfaatnya.

Lantas saat ditanyakan bagaimana jika program JKA sudah tidak ada? Bagaimana nantinya masyarakat Aceh berobat? Apa Karya menjawab dengan spontan dan kocak.

"Hai kon rajah, ci'e keureuca keuruci'e, inan rajah aju," katanya.

Baca juga: Komentar Apa Karya Jika JKA tak Ada Lagi; Hai Kon Rajah, Ci’e Keureuca Keuruci’e Aju

Baca juga: Ketua Partai NasDem Aceh, T Taufiqulhadi Minta JKA Harus Segera Dilanjutkan Kembali

Menurut Apa, jika program JKA tidak ada lagi, maka masyarakat Aceh harus berobat ke dukun.

"Hana jeut lee jak u rumoh saket karena hana peng.

Bek dijak peugah ureung Aceh uroenyoe ka sejahtera, ureung Aceh deuk dum, peu lom lagei baroesa padee dikap le tikoh (Tidak ada uang ke rumah sakit.

Salah jika disebut orang Aceh sekarang sejahtera, orang Aceh lapar sekarang, apalagi selama ini hasil panen diserang hama)," kata Apa Karya.

Apa kemudian membaca ulang mantera jenakanya itu, layaknya dukun di Aceh mengobati pasien.

"Ci'e keureuca keuruci'e, kulet mie kulet meuruwa.

Puleh han puleh hana paduli, keu ie kupi limong ploh rupia.

Nyan keuh meunan dirajah," ucapnya.

Apa Karya mengatakan, program JKA sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

Ia sendiri selama ini menyaksikan secara langsung bagaimana penderitaan masyarakat Aceh, terutama saat harus berobat ke rumah sakit.

"JKA nyan chit nyawoeng ureung Aceh (JKA itu nyawa bagi masyarakat Aceh)," katanya.

Baca juga: Nurzahri Serang Balik MTA Terkait Premi JKA yang Dialihkan untuk Pokir Dewan: Itu Menyesatkan

"Di Aceh nyoe, dikap le rimueng payah tapeubloe umeung, baro jeut tajak meuubat.

Nyan dum sedih ureung Aceh.

Nyoe JKA ka dihapus, berarti malapetaka paleng rayeuk bagi masyarakat Aceh (Di Aceh, jika digigit harimau, jual sawah baru bisa berobat.

Begitu sedihnya masyarakat Aceh.

Jika JKA dihapus berarti malapetakan bagi masyarakat Aceh)," sambung Apa Karya.

Oleh karena itu, Apa Karya meminta Pemerintah Pusat terutama kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Kesehatan, untuk memberi perhatian terkait program JKA yang sudah berlangsung lama di Aceh.

"Loen mohon bak Presiden dan Menteri Kesehatan dan DPR RI tulong bantu Aceh nyoe (Saya mohon kepada Presiden dan Menteri kesehatan dan DPR RI, tolong bantu Aceh)," ujarnya.

Ditanya mengapa Apa Karya tidak langsung menyampaikan hal itu kepada Pemerintah Aceh atau DPRA, kedua pihak yang telah sepakat untuk menghentikan pembayaran iuran JKA? Menjawab hal itu, Apa mengatakan bahwa tak ada gunanya menyampaikan hal itu kepada pejabat di Aceh, karena seperti meminta dedak pada burung pipit.

"Loen han loen telepon ureun nyan, karena tatelepon petinggi Aceh nyan saban lagei talakei lhok bak tulo.

Jadi talakei bak menteri kesehatan dan bak DPR RI, menyoe ka dipeh palei ideh kiban hana dijok (Saya tidak telepon mereka, karena kita telepon pejabat tinggi Aceh seperti meminta dedak sama burung pipit.

Jadi, kita minta sama menteri kesehatan dan DPR RI, kalau di sana diketuk palu pasti dikasih)," ucap Apa Karya.

Apa Karya hanya meminta kepada legislatif dan eksekutif di Aceh agar benar-benar memprioritaskan masyarakat Aceh dalam berbagai aspek, terutama soal kesehatan.

Karena menurutnya, kesehatan adalah yang utama sebagaimana amanah Wali Nanggroe Almarhum Tgk Hasan Tiro kepada dirinya.

"Kesehatan lemboi sa.

Baca juga: Ketua DPRK Banda Aceh Sesalkan Penghentian Program JKA, Jika Ada yang Kurang Harus Diperbaiki

Meunyoe nyan hana sapeu hana jeut tapeubuet (Kesehatan nomor satu.

Kalau itu tidak ada, semuanya tidak bisa dilakukan)," katanya.

Apa Karya juga meminta kepada Anggota DPRA, Gubernur Aceh dan semua pejabat di Aceh agar benar-benar memikirkan rakyat.

Karena para gubernur, bupati, dan anggota legislatif yang saat ini menjabat adalah berkat perjuangan mereka di masa lalu.

"Awak nyan diteumeng duek gubernur, keu DPRA nyan nakeuh perjuangan awai, meuhan kon awak lem-lem surat.

Dumnan matee ureung Aceh, nyan sagai dilakei lee ureung Aceh (JKA), bek sampe dikoh (Mereka bisa duduk jadi gubernur, anggota DPRA kan karena perjuangan sebelumnya (konflik), kalau nggak kan pasti cuma orang lem lem surat.

Begitu banyak korban masyarakat Aceh, cuma JKA diminta jangan sampai dihapus)," pungkas Apa Karya.(*)

Baca juga: MTA Kritik Mualem Soal Polemik JKA

Baca juga: Benarkah JKA Sudah Usai?