Berita Aceh Tamiang
Masyarakat Aceh Tamiang Tolak Rencana Penghapusan JKA, Ipeubata: Jaminan Kesehatan Hak Warga
Wacana penghentian pembayaran premi kesehatan oleh Pemerintah Aceh mendapat penolakan keras dari masyarakat Aceh Tamiang.
Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Saifullah
lihat foto
Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang
SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Wacana penghentian pembayaran premi kesehatan oleh Pemerintah Aceh mendapat penolakan keras dari masyarakat Aceh Tamiang.
Pemerintah diminta bijak dan harus bisa memilah kepentingan rakyat.
Kritikan ini disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Cinta Bangsa (Ipeubata) Aceh Tamiang, Alhafiz Zulamri.
Dia menilai, kebijakan itu tidak tepat karena masyarakat saat ini sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Perekonomian masyarakat masih labil, sangat tidak tepat menghentikan iuran JKA di situasi saat ini," kata Hafiz, Senin (21/3/2022).
Begitupun, Hafiz tetap menilai penghentian iuran ini di saat ekonomi sudah stabil tetap tidak tepat, karena jaminan kesehatan merupakan hak masyarakat.
Baca juga: Demo Ke Gedung DPRA Terkait JKA, Masyarakat Datang dengan Perban di Kepala dan Kaki
"Sudah kewajiban pemerintah memenuhi hak kesehatan bagi warganya, jangan karena kepentingan politik, hak warga dikorbankan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hafiz mendukung penuh sikap Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA) yang menolak wacana Pemerintah Aceh menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat terhitung 1 April 2022.
Sikap penolakan itu tertuang dalam surat yang ditujukan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada gejolak politik akibat ditentang oleh masyarakat.
"Kebijakan ini juga mendadak, pemerintah kabupaten dan kota belum tentu siap, ini akan menimbulkan gejolak," kata Hafiz.
Merujuk banyaknya potensi gejolak ini, Hafiz meminta, Pemerintah Aceh lebih bijak dalam mengambil keputusan.
Baca juga: VIDEO - JKA Dihapus, Warga Demo Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan DPRA
Dia menyarankan pemerintah harus lebih pro ke masyarakat.
Terlebih kata dia, masyarakat Aceh saat ini tengah berupaya bangkit dari keterpurukan akibat konflik, tsunami dan pandemi Covid-19.
"Masyarakat minta program ini dilanjutkan. Pemerintah harus dukung masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari keterpurukan ekonomi," tegasnya.(*)
