Breaking News:

Golkar Jakarta Bahas Pemindahan IKN, Ini Pendapat Mantan Menteri, Guru Besar IPDN dan Politisi

Golkar Jakarta Bahas Pemindahan IKN, Ini Pendapat Mantan Menteri, Guru Besar IPDN dan Ketua Komisi II DPR RI

Editor: Muhammad Hadi
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah perwakilan Partai Politik hadir dalam diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2022). DPD Golkar DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) dengan tajuk "Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli". 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI telah menandatangani UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ( IKN) pada 15 Februari 2022 lalu.

Artinya IKN di Indonesia dipindah, tidak lagi di Provinsi DKI Jakarta tapi di Provinsi Kalimantan Timur

SERAMBINEWS.COM - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah disahkan undang-undang.

Kini muncul pertanyaan bagaimana bentuk pemerintahan di Jakarta setelahnya? 

Apakah akan sama seperti provinsi lain, hal mana terdapat otonomi di tingkat kabupaten/kota? Muncul gagasan menjadikan Batavia sebagai kota bisnis dan kota pendidikan. 

Aneka gagasan bermunculan pada diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertema “Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli?” yang diselenggarakan Dewan Pembina Partai (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta Bersama Warta Kota – Tribun Network, di Menteng Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Diskusi menghadirkan sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.

Pembicara yang hadir di kantor DPD Golkar DKI adalah mantan Menteri Otonomi Dearah/mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Prof M Ryaas Rasyid, Guru Besar IPDN Prof Sadu Wasistiono, dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai keynote speaker.

Baca juga: Bocoran Jadwal Pencairan THR & Gaji Ke-13 PNS, Lengkap dengan Fasilitas Bagi ASN yang Pindah ke IKN

Hadir pula dari pihak legislatif yakni Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Sekretaris I Fraksi PKS Mohammad Taufik Zoelkifli, dan Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, dan Ketua fraksi PSI Idris Ahmad.

Prof Ryaas Rasyid yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mengatakan, keputusan pemerintah pusat itu akan berimplikasi pada usia aparatur sipil negara (ASN) yang lebih panjang. 

Dia menganggap, ASN tidak akan mengalami stress, seperti halnya Jakarta, yang kental dengan nuansa kemacetan dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pasalnya, lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih sangat sepi karena berawal dari hutan.

Di sisi lain, jumlah penduduk di sana juga masih sangat sedikit dibanding Provinsi Jakarta yang mencapai 10,6 juta orang.

Baca juga: Gadis Takengon Bunuh Diri di Kamarnya, Tinggalkan 4 Lembar Surat, Isinya Bikin Hati Teriris

“Di sana tuh pusat pemerintahan, biar tenang gitu loh. Sepi, tenang bisa konsentrasi pikiran, tidak macet di jalan dan umur panjang di sana.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved