Setelah Audiensi, GeRAK dan Transparansi Internasional Indonesia Apresiasi Kadisdik Aceh

Mulai dari prioritas penganggaran, akuntabilitas, pelayanan pendidikan daerah terisolasi, upaya membangun kualitas pendidikan, hingga tata kelola

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Transparansi Internasional Indonesia (TII) melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Alhudri MM di ruang kerjanya, Rabu (23/3/2022) siang.

Dalam pertemuan itu Kadisdik Alhudri didampingi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Sya'baniar SE dan Kepala Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK), Hamdani MPd.

Di depan tim GeRAK danTII, Alhudri memaparkan berbagai prioritas pembangunan pendidikan di Aceh di bawah kepemimpinannya.

Mulai dari prioritas penganggaran, akuntabilitas, pelayanan pendidikan daerah terisolasi, upaya membangun kualitas pendidikan, hingga tata kelola pendidikan yang bersih dari pungutan liar dan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Rutan Tapaktuan Raih Penghargaan Atas Capaian Nilai Smart Terbaik Tahun 2021

Baca juga: Setelah Dinikahi Ferry, Venna Melinda Bongkar Hubungannya dengan Elma Theana

Setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, kata Alhudri, ia langsung menggandeng Tim Cyber Pungli Mabes Polri untuk pencegahan pungutan liar dalam tata kelola pendidikan di Aceh.

Pihaknya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi dan Kejagung RI guna tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

Selain itu, Kadisdik juga rutin meninjau sekolah di pelosok Aceh agar ia dapat melihat langsung bagaimana proses belajar-mengajar, ketersedian prasarana dan sarana, serta kesejahteraan guru-guru di sana.

Selain itu, mantan kepala Dinas Sosial Aceh ini juga menggagas program pembelajaran kelas jauh sebagai bentuk pelayanan pendidikan hingga ke daerah terisolasi.

Bagi Alhudri, pendidikan adalah hak semua anak bangsa di mana pun mereka berada.
"Adapun tugas saya adalah membuka akses pelayanan pendidikan hingga ke pelosok daerah."

“Yang intinya, kita terus bergerak dan itu tentu tidak mudah seperti membalik telapak tangan karena ini juga membutuhkan waktu. Tapi kami percaya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang bagus,” tambah Alhudri.

Menanggapi hal-hal yang diutarakan Alhudri, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askalani SH mengatakan, ada beberapa hal di dinas itu yang sudah mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Mulai dari perencanaan hingga peruntukan anggaran dinas, dan ini dinilainya sebagai sesuatu hal yang sangat dibutuhkan publik.

Selain itu, program yang diusulkan Disdik Aceh tiap tahun juga mengalami perubahan yang cukup baik.

Salah satunya yang menurut Askalani patut diapresiasi adalah adanya perencanaan terintegrasi dalam konteks bagaimana dimensi perubahan dalam dunia pendidikan--mulai dari kualitas, kuantitas, dan juga perubahan yang terintegrasi--dapat dibangun.

“Tadi dijelaskan oleh Pak Kadis terkait alokasi anggaran untuk kepentingan kualitas murid yang masuk dalam dunia kerja, ini kan butuh suatu perhatian,” kata Askalani.

Selain itu, ada pengurangan terkait proporsi anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun sebelumnya dan ini dinilai Askalani sesuatu sesuatu yang bagus.

Karena, lanjut Askalani, jika dilihat dari rombongan belajar (rombel) di daerah-daerah tertentu dengan jumlah murid yang ada tentunya harus ada variabel yang realistis untuk dilihat.

“Misalnya daerah-daerah terisolir yang sering Pak Kadis kunjungi, kemudian dibangunnya pembelajaran kelas jauh itu kan sangat bagus untuk pembangunan dunia pendidikan, dan itu sesuatu yang perlu didukung oleh publik,” tambah Askalani.

Kemudian, dalam sisi pembangunan, menurut Askalani, sudah ada perubahan dimensi, cara pandang, dan cara perencanaan yang ini membutuhkan kesempatan pada tahun berikutnya diprogramkan pada aspek kualitas untuk mewujudkan dunia pendidikan Aceh yang lebih baik.

Sementara itu, peneliti pada Transparansi Internasional Indonesia (TII), Agus Sarwono mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kesediaan Kadisdik Aceh membahas isu terkait transparansi akuntabilitas dan partisipasi di sektor pendidikan.

“Harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi lebih intens lagi untuk menjalankan program-program yang terkait langsung untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, adanya ruang partisipasi bagi masyarakat sipil untuk memantau program-program pendidikan khususnya di Provinsi Aceh itu langkah yang baik,” kata Agus.

Agus mengaku cukup tertarik karena Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini (Alhudri) membuka ruang partisipasi yang cukup luas, kemudian ada upaya atau komitmen untuk membuka partisipasi publik lewat kanal-kanal website dan seterusnya.

"Hal itu tampaknya penting untuk segera dilakukan, agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat soal anggaran dan perencanaan," kata Agus.

“Saya sangat senang ketika Pak Kadis menyampaikan rencana untuk membuka informasi anggaran. Tidak perlu membuka yang baru kan, sudah punya website, jadi websitenya itu bisa dimanfaatkan,” ujar Agus.

Butuh perhatian serius

Dalam kesempatan itu, Askalani juga menuturkan bahwa salah satu yang harus menjadi titik fokus pembangunan pendidikan di Aceh adalah terkait peruntukan anggaran.

“Kalau selama ini peruntukannya lebih banyak pada program infrastruktur, dan ini kan sudah berubah lebih kepada tenaga pendidik, mutu pendidik, mutu pendidikan, artinya yang menjadi prioritas adalah bagaimana tenaga pendidik mampu meningkatkan kualitasnya,” kata Askalani.

Soal penggunaan transportasi, kemudian alat peraga seperti komputer, dan sebagainya itu harus disupport oleh dinas, bukan membuat pelatihan besar-besaran, tapi tidak ada outputnya yang didapat, dan Askalani melihat inilah yang sedang dirancang oleh Dinas Pendidikan saat ini.

“Menurut kita itu sesuatu yang lebih bagus dibandingkan kondisi sebelumnya,” ulas Askalani.

Untuk sekolah-sekolah tertentu, seperti SMK, usul Askalani, harus ada upaya yang sangat linear dilakukan dengan pola perencanaan untuk melahirkan lulusan yang dapat diserap pada dunia kerja.

“Saya ambil contoh misalnya, ada SMK jurusan otomotif. Maunya itu sudah mulai masuk pada bidang yang lebih khusus, misalnya sudah disediakan layanan untuk kepentingan semacam bengkel yang bagus. Jadi, ketika si anak lulus dia bisa mengembangkan di luar, jadi tidak melulu menciptakan lulusan, tapi tidak punya lulusan yang memiliki kesempatan kerja yang bagus di dunia kerja,” tukas Askalani. (*)

Baca juga: Masuk Bursa Kandidat Cabup Aceh Tengah Pilkada 2024 Nanti, Ini Respon Wabup Firdaus