Usulan Agar Aceh Kelola Sendiri Dana JKA Kembali Mencuat dalam Diskusi The Aceh Institute
Dia menjelaskan, Aceh sebenarnya bisa mengelola sendiri Program JKA, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bekerja sama dengan pihak swasta.
lihat foto
Adapun Dr Hafas Furqani, dalam diskusi itu memaparkan dari aspek anggaran dan kemaslahatan.
Dia menjelaskan bahwa Aceh sebenarnya bisa mengelola sendiri Program JKA, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bekerja sama dengan pihak swasta.
Usulan serupa sebelumnya juga sudah pernah dilempar oleh Anggota DPRA, dr Purnama Setia Budi SPOG.
Dia mengusulkan Pemerintah Aceh membentuk lembaga pengelola dana JKA secara mandiri dalam bentuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (BPJKA).
"Mengapa kita mengusulkan Badan Pelayanan Kesehatan Aceh (BPJKA), supaya kita bisa mengatur sendiri pengelolaan anggarannya dengan nama penerima manafaat yang jelas," kata dr Purnama, Jumat (31/1/2020).
Dalam operasionalnya, lanjut dia, badan tersebut nantinya akan tetap terintegrasi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RI.
Salah satu dampak positif dengan adanya lembaga baru tersebut, kata dr Purnama, apabila misalnya BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran secara nasional, maka Aceh dipastikan tidak akan terdampak dengan defisit tersebut.
"Karena Aceh sudah memiliki lembaga pengelola dana JKA secara tersendiri meski dalam pelaksanaan operasionalnya terhubung dengan BPJS Kesehatan," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia juga mengakui, setiap tahunnya Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 650 miliar yang bersumber dari APBA untuk menanggung biaya kesehatan sekitar 2,1 juta jiwa dari total 5 juta jiwa penduduk di Aceh.
Baca juga: Presiden Ukraina Terus Berkoar-Koar Cari Dukungan, AS dan NATO Bakal Terlibat, PD III Terancam Pecah
Baca juga: Melihat Tradisi Warga Pidie Tagun Ie Bue
Baca juga: Napoleon Bonaparte Sempat Minta M. Kece Tutup Mata dan Mulut Sebelum Lumuri Wajahnya dengan Tinja
"Kalau Aceh sudah memiliki BPJKA sendiri, maka nantinya penerima dana kesehatan ini tentu akan lebih jelas,”
“Jangan seperti selama ini, ada informasi jumlah penerima dana JKA di Aceh sebanyak 2,1 juta jiwa. Namun sampai saat ini, data penerima yang diklaim sekitar 2,1 juta jiwa itu sama sekali belum jelas siapa saja nama penerima dan alamatnya," pungkas dr Purnama.(*)
