HIPMI Aceh Apresiasi Komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA Lanjutkan JKA

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh mendukung komitmen bersama Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Komitmen antar dua lembaga itu memungkinkan adanya harapan bagi masyarakat Aceh untuk dapat menikmati kembali JKA yang sempat menuai polemik dalam dua minggu terakhir ini.

Hal itu disampaikan oleh Ketua HIPMI Aceh, Ridha Mafdhul atau yang akrab disapa Gidong kepada Serambinews.com, Jumat (25/2/2022).

Komitmen dalam bentuk kesepakatan bersama tersebut sesuai hasil rapat yang digelar DPRA bersama Pemerintah Aceh di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu (23/3/2022).

• Sebagian Peserta JKA akan Dialihkan ke JKN

Ridha Mafdhul mengatakan kesepakatan tersebut harus diapresiasi karena menunjukkan komitmen dari Pemerintah Aceh Dan DPRA untuk memberikan layanan dasar dengan pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

“Kami sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Dengan adanya kebijakan melanjutkan JKA, akan memberikan dampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar pengusaha muda di sektor ekonomi kreatif ini.

Ridha menambahkan, kondisi masyarakat saat ini sangat sulit, apalagi pandemi belum berakhir, dan beberapa kebutuhan pokok merangkak naik.

Dengan adanya keberlanjutan JKA maka konsumsi rumah tangga untuk membayar jaminan kesehatan dapat dialokasi ke hal lain yang lebih bermanfaat.

• Alhamdulillah, JKA Tetap Ditanggung, Namun Sebagian Peserta Dialihkan ke JKN yang Didanai APBN

“Kebijakan ini sejatinya juga sejalan dengan amanah UU, bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin yang salah satunya memperoleh layanan kesehatan," ujar Gidong.

Ia pun berharap pemerintah ke depan juga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan, dan tak lupa memberikan kesejahteraan kepada petugas kesehatan.

"Dengan komitmen secara menyeluruh dan terintegrasi dengan perbaikan sistem dan peningkatan layanan turut menjaga produktivitas dan keberlangsungan generasi mendatang," tutup Ridha.

Perlu diketahui bahwa pertemuan antara DPRA dan Pemerintah Aceh dalam pembahasan keberlanjutan program JKA dihadiri dari pihak DPRA, yang dipimpin Plt. Ketua DPRA Safaruddin serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRA.

Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Selain itu juga hadir para anggota Tim TAPA, para Asisten Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Direktur RSUDZA serta kepala Biro Hukum dan kepala Biro Organ Setda Aceh.

Kedua pihak juga sepakat membentuk tim yang akan bertugas mengkaji besaran sumber dana yang akan digunakan, yang diharapkan akan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya.(*)