Jika Menjadi Kepala BPKS ? Ini Kata Ketua Apersi Aceh

Afwal menjelaskan persoalan perizinan masih menjadi kendala, sehingga harus dibuat berbagai terobosan.

Disebutkan, untuk proses perizinan harus didukung semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dia menilai, untuk perizinan pembangunan sebuah pabrik atau lainnya akan membutuhkan waktu lama dan biaya mahal.

Tetapi, sebenarnya, proses perizinan di birokrasi harus dipangkas dan biaya ditekan serendah mungkin, agar investor bersedia membuang uangnya di Sabang.

"Inilah yang masih menjadi persoalan yang harus dibenahi, padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan semua jajarannya memangkas proses perizinan agar tidak bertele-tele," ujar Afwal.

Dia mengatakan untuk memajukan sebuah kawasan, maka sektor industri harus menjadi perhatian, selain sektor pariwisata.

Dikatakan, jika industri mampu dibangun, maka berbagai sektor lainnya akan mengikuti.

Seperti galangan kapal, stasiun bahan bakar berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan kapal ekspor dan juga kapal-kapal yang akan memasuki atau keluar Selat Malaka.

Afwal mengungkapkan BPKS memiliki berbagai kewenangan dan pemerintah pusat juga telah memberi berbagai kemudahan.

Seperti terlihat di situs BPKS, Dewan Kawasan Sabang (DKS) memiliki kewenangan mengelurkan perizinan untuk perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi.

Kemudian, izin untuk perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya.

Meliputi penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerjasama dalam dan luar negeri, pendirian badan usaha, investasi, serta pengelolaan aset tetap.

DKS terdiri dari Gubernur Aceh selaku ketua dan anggota, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Afwal kembali menyatakan dengan kewenangan besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka BPKS sudah seharusnya mampu menarik investor besar ke Sabang.

Tetapi, katanya, walau sudah berusia 22 tahun, belum ada investor besar datang dan membuang uangnya di Sabang.