Jika Menjadi Kepala BPKS ? Ini Kata Ketua Apersi Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sabang yang terletak di Pulau Weh, ujung barat Indonesia merupakan pintu masuk Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur perairan tersibuk di Dunia, sehingga apapun kapal dipastikan akan melewati Pulau Weh.

Dengan posisi sangat strategis itu, peluang besar masih tersimpan di Sabang.

Belum lagi yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, laut terluas di Dunia, Sabang telah menjadi target
sejak tempo dulu.

Jajaran kepulauan yang berada di dekatnya juga memiliki potensi luar biasa, seperti jejeran Pulau Breueh atau Nasi yang masuk Kabupaten Aceh Besar.

Untuk membangun kepulauan ini menjadi kawasan ekslusif, dibutuhkan seorang penggerak yang memiliki wawasan
luas dan siap bekerja keras siang-malam.

Dalam era modern ini, orang muda selalu siap tampil di depan, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi
dengan membentuk jajaran anak muda di lingkungan pembantunya.

Sabang dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang sudah ada sejak keluarnya UU Nomor 37
Tahun 2000 atau sudah 22 tahun, tentunya membutuhkan pemimpin yang enerjik.

Usia 22 tahun, sudah saatnya melangkah lebih jauh, seperti seorang remaja yang beranjak menjadi seorang pria
dewasa.

Dengan pemikiran semakin matang, pembangunan Kepulauan Weh seharusnya sudah semakin gemerlap.

Baca juga: BPKS Gandeng Kejati Aceh untuk Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha

Melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam pembangunan kawasan Sabang, Ketua Asosiasi Pengembang
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh, Afwal Winardy ST MT menyatakan siap memajukan wilayah strategis itu.

"Sabang yang menjadi pintu Selat Malaka belum juga berkembang dengan baik walau BPKS sudah dibentuk dua
dekade lalu ," kata Afwal kepada Serambinews.com, Jumat (25/3/2022).

Dia menjelaskan dalam memajukan kawasan Pelabuhan Sabang, seluruh pemangku kepentingan di Aceh harus
bersatu-padu.

Bos para developer perumahan di bawah Apersi Aceh itu menegaskan untuk menumbuhkan kawasan Sabang,
dibutuhkan investor yang siap membangun berbagai pabrik.

Afwal mengatakan kemajuan sebuah wilayah sangat ditentukan oleh keikutsertaan sektor swasta dengan bahan
bersumber dari alam Aceh.

"Kita harus manfaatkan terlebih dahulu sumber daya alam kita sendiri melalui produksi di pabrik seusai dibangun di
Sabang," tambahnya.

Disebutkan, pihak swasta, bisa lokal, nasional atau juga internasional dapat ikut membangun pabrik.

Dia mengungkapkan dengan lahan yang telah banyak dimiliki BPKS, maka pabrik-pabrik itu dapat dibangun, dengan sistem sesuai aturan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Aceh kaya sumber daya alam, tetapi terus dimanfaatkan oleh pengusaha Sumatera Utara, kemudian dijual kembali
dalam bentuk barang jadi ke Aceh," ujarnya lirih.

Dia menjelaskan sudah saatnya Aceh memanfaatkan bahan mentah dari sumber alam Aceh untuk diproduksi
menjadi bahan siap pakai, baik makanan, barang jadi maupun lainnya.

Untuk menggerakkan itu, katanya, dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh.

"Kita sebenarnya mampu, asal semua pihak memberi dukungan," tambahnya.

Dia mencontohkan, dapat dimulai dengan membangun pabrik atau sejenisnya dengan sumber dari alam Aceh.

Kemudian, katanya, diikuti dengan berbagai pabrik lainnya, sehingga menjadi kawasan industri terpadu di Aceh.

Melalui industri di Sabang, maka akan terbuka pasar selebar-lebarnya, baik dalam negeri maupun luar negeri,
katanya.

Dikatakan, melalui Pelabuhan Sabang, maka industri di kawasan ini akan dapat menjangkau berbagai belahan dunia,
khususnya Benua Afrika, Timur Tengah dan yang terdekat kawasan Asia Timur, bahkan Eropa..

Disebutkan, kegiatan ekspor dan impor sudah payungnya melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Baca juga: Pelayanan di Pelabuhan Balohan Sabang Semakin Ditingkatkan

Tetapi, untuk tahap awal, harus dibangun berbagai industri untuk mencukupi kebutuhan ekspor yang diminta para
importir luar negeri yang sudah bekerjasama dengan BPKS Aceh, jelasnya.

"Kita harus fokus pada kegiatan ekspor ke luar negeri, dengan barang dari industri yang telah dibangun di Sabang
dan juga Aceh Besar," ujar Afwal.

Tetapi, untuk membangun industri, tentunya dibutuhkan berbagai fasilitas pendukung, seperti listrik, air bersih dan lainnya.

Afwal menjelaskan persoalan perizinan masih menjadi kendala, sehingga harus dibuat berbagai terobosan.

Disebutkan, untuk proses perizinan harus didukung semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dia menilai, untuk perizinan pembangunan sebuah pabrik atau lainnya akan membutuhkan waktu lama dan biaya mahal.

Tetapi, sebenarnya, proses perizinan di birokrasi harus dipangkas dan biaya ditekan serendah mungkin, agar investor bersedia membuang uangnya di Sabang.

"Inilah yang masih menjadi persoalan yang harus dibenahi, padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan semua jajarannya memangkas proses perizinan agar tidak bertele-tele," ujar Afwal.

Dia mengatakan untuk memajukan sebuah kawasan, maka sektor industri harus menjadi perhatian, selain sektor pariwisata.

Dikatakan, jika industri mampu dibangun, maka berbagai sektor lainnya akan mengikuti.

Seperti galangan kapal, stasiun bahan bakar berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan kapal ekspor dan juga kapal-kapal yang akan memasuki atau keluar Selat Malaka.

Afwal mengungkapkan BPKS memiliki berbagai kewenangan dan pemerintah pusat juga telah memberi berbagai kemudahan.

Seperti terlihat di situs BPKS, Dewan Kawasan Sabang (DKS) memiliki kewenangan mengelurkan perizinan untuk perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi.

Kemudian, izin untuk perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya.

Meliputi penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerjasama dalam dan luar negeri, pendirian badan usaha, investasi, serta pengelolaan aset tetap.

DKS terdiri dari Gubernur Aceh selaku ketua dan anggota, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Afwal kembali menyatakan dengan kewenangan besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka BPKS sudah seharusnya mampu menarik investor besar ke Sabang.

Tetapi, katanya, walau sudah berusia 22 tahun, belum ada investor besar datang dan membuang uangnya di Sabang.

"Sayang jika kawasan pelabuhan bebas Sabang hanya sebatas nama, padahal berbagai kemudahan telah diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ditambahkan, koordinasi dengan Kementerian Maritim dan Investasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (NKRI), maka semua itu akan dapat diwujudkan.

"Apa yang tidak mungkin, semuanya akan dapat dicapai, jika semua pihak dapat bekerjasama," harapnya.

Ketua Apersi Aceh ini membayangkan, suatu saat Sabang akan menjadi Dubai-nya Indonesia.

Baca juga: Sabang Cross Country 2022 Sebagai Ajang Promosi Wisata dan Silaturahmi Para Bikers

Konektivitas Indonesia-India

Sementara itu, pelabuhan Sabang akan menjadi bagian dari aktivitas gugus tugas konektivitas antara Aceh dan kepulauan Andaman-Nicobar, India.

“Pembangunan konektivitas maritim dan investasi di wilayah terluar merupakan prioritas Presiden Joko Widodo pada periode keduanya, termasuk di Aceh," kata Plt Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Lukijanto seperti dikutip Antaranews, Jumat (18/3/2022).

Lukijanto mengatakan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya di Sabang dilakukan karena daerah
tersebut memiliki potensi secara geografis.

Khususnya dalam perspektif konektivitas Andaman (India) dan Aceh (Indonesia).

"Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya antara otoritas Andaman-Aceh serta kerja sama baik Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B) dapat diuntungkan dari pengembangan pelabuhan Sabang ini," ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnain menambahkan, kerjasama tersebut dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan kawasan Sabang.

Bahkan, akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.

“Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian rakyat secara umum dan mendorong pengembangan daerah kawasan serta infrastruktur pelabuhan,” katanya.

Rencana lainnya berupa kerja sama antar pelabuhan yaitu pelabuhan Sabang dan Port Blair, ini diharapkan menjadi sister port yang akan menguntungkan kedua negara secara ekonomi.

Dalam prosesnya, tim India akan bekerja langsung dari Sabang bersama tim BPKS dalam penyusunan FS/Detailed project report pengembangannya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Navigasi akan melakukan kajian feasibility study, risk assesment, cost benefit VTS Sabang, termasuk study alur Sea Land of Sabang untuk tahun 2022.

Kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2018 lalu.

Terkait visi bersama maritim di Indo-pasifik (Statement on Shared Vision on Maritime Cooperation in the Indo-Pacific).

Visi bersama tersebut, lanjut Zulkarnain, menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan di kawasan, melalui pengembangan konektivitas ekonomi.

Berlandaskan pada norma universal, hukum internasional, transparansi, dan saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah.(*)

Baca juga: RI dan India Gelar Joint Working Group dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang