Breaking News:

Dana Otsus Aceh

Komite IV DPD RI Janji Lapor ke Kementerian Keuangan Soal Pengelolaan Dana Otsus Aceh

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh ke depan seharusnya dapat ditransfer ke kabupaten/kota di Aceh. 

Penulis: Jafaruddin | Editor: Taufik Hidayat
Dok Komite IV DPD RI
Koordinator Kunker Komite IV DPD RI H Sudirman alias Haji Uma dan Ketua Komite IV H Sukiryanto SAg saat menyampaikan tanggapan dalam pertemuan Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe. 

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Anggota DPD RI Komite IV berjanji akan melaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait persoalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh selama ini, sehingga ke depan dana itu dapat ditransfer ke kabupaten/kota di Aceh. 

Karena hasil temuan Komite IV pengelolaannya tak maksimal di provinsi sehingga terjadi SiLPA. 

Hal itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, H Sukiryanto SAg, saat kunjungan kerja (kunker) bersama 10 anggota ke Lhokseumawe selama dua hari, Senin-Selasa (28-29/3). 

Komite IV mengadakan pertemuan dengan Pemko Lhokseumawe dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). 

Sukiryanto mengaku mendapat informasi dalam pertemuan tersebut sekitar Rp 4 triliun dana Otonomi Khusus Aceh yang SiLPA. 

“Dana transfer ke daerah, otonomi khusus diberikan kepada provinsi, baru kemudian provinsi dikirim ke kabupaten/kota. Ke depan sebaiknya langsung ditransfer langsung ke kabupaten/kota,” katanya. 

Karena sangat disayangkan dana jatah untuk Aceh yang mencapai Rp 4 triliun tersebut, karena tidak bisa dikelola harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat. 

“Pemerintah Pusat tentu akan berpikir, jika dana yang diserahkan misalnya Rp 20 triliun, tapi tidak semua dapat dikelola dengan baik,” ujar Sukiryanto. 

Karena itu dirinya menyarankan agar Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota duduk bersama membahas penggunaan dana otsus tersebut. Selain itu dana tersebut tidak harus ke provinsi dulu, tapi bisa ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.  

“Apa yang disampaikan dalam pertemuan kemarin akan kita sampaikan nantinya ketika rapat kerja dengan Kementerian Keuangan,” kata Sukiryanto.

Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat melaporkan hal itu ke Pemerintah Pusat, sebelum anggaran tersebut ditransfer dan DPD Komite IV siap membantu nantinya. 

“Kita tetap siap memperjuangkan daerah, karena kami semboyannya dari daerah untuk Indonesia,” pungkas Ketua Sukiryanto didampingi Senator asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma yang juga Koordinator Kunker. 

Dalam kesempatan itu Haji Uma juga menyebutkan, sesuai regulasi memang dana otsus itu dikelola oleh Provinsi. 

“Tapi setelah melihat kondisi di lapangan soal pengelolaan dana otsus tersebut, tidak ada hal yang tidak diubah. Karena itu regulasi itu bisa saja diubah,” ujar Haji Uma. 

Karena itu dirinya juga berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut lagi ke Kemenkeu, dan karena sebelumnya juga sudah pernah menyampaikannya.(*)

Baca juga: Dana Otsus Aceh Berkurang, Kepala Bappeda Aceh Minta Daerah Cari Tambahan Sumber Pendanaan 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved