Aceh Hijau dan Unicef Gelar Diskusi Penguatan Sistem Database Program Perlindungan Sosial di Aceh

BANDA ACEH - Yayasan Aceh Hijau dan Unicef bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh (BMA) memfasilitasi diskusi untuk penguatan sistem database program perlindungan sosial di Aceh yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Baitul Mal Aceh, Selasa (19/4/2022).

Diskusi ini dihadiri Dewan Komisioner Baitul Mal Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Sekretaris Dinsos Aceh, Social Policy Specialist Unicef Indonesia, Kepala Kantor Unicef Aceh, serta Direktur Yayasan Aceh Hijau.

Selain untuk mengidentifikasi program perlindungan sosial yang dilakukan oleh SKPD terkait dan ketersediaan serta aksesibilitas data untuk kebutuhan realisasi program, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait perlunya upaya bersama untuk integrasi dan konsolidasi data antar lembaga agar program perlindungan sosial lebih efektif.

Ketua Komisioner Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal menyampaikan, kegiatan ini dapat menjadi starting point terpetakannya informasi program dan adanya data terintegrasi untuk penerima manfaat program perlindungan sosial sehingga memudahkan pengambilan keputusan kedepannya.

“Melalui pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang ‘Penguatan Database Program Bantuan Sosial di Aceh’ kita harapkan adanya data yang terintegrasi.

Sehingga dapat dipetakan dengan baik siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak.

Dengan adanya sentralisasi data maka akan banyak hal-hal yang akan mudah kita laksanakan ke depannya," katanya.

Baca juga: Aceh Hijau dan UNICEF Adakan Diskusi Penguatan Sistem Database Program Perlindungan Sosial di Aceh

Baca juga: Unicef Dukung Program MTBS di Pidie Jaya Selama Satu Tahun ke Depan

Kepala Unicef Aceh, Andi Yoga Tama mengatakan, berbicara tentang data memang banyak sekali kesulitan yang dialami dan dihadapi baik itu terkait masalah data yang belum bisa dimaksimalkan utilitasnya, atau masalah teknis dan etik lainnya yang belum dipahami oleh para pengguna data.

Hal ini berpotensi menghambat segala jenis upaya program perlindungan sosial baik yang konvensional maupun tidak.

“Namun dalam pelaksanaan program perlindungan sosial terdapat beberapa permasalahan penerapan di lapangan.

Jika berbicara masalah data sering terjadi yang namanya “Exclusion Error” dimana yang seharusnya dapat jadi tidak dapat, atau satunya lagi kita sebut “Inclusion Error” yang seharusnya tidak dapat.

Inilah dua hal yang paling umum terjadi dalam pelaksanaan program sosial.

Selain itu ditambah lagi dengan biaya supervisi yang cukup besar untuk program sosial yang bersifat kondisional," jelasnya.

Sementara Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek menyampaikan, Pemerintah Aceh sudah memiliki sistem database terpadu yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan untuk penyaluran program perlindungan sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia mendorong BMA agar dapat menggunakan data DTKS sebagai basis untuk mengidentifikasi penerima manfaatnya.