Wacana Tunda Pemilu, Muhaimin Iskandar: Kalau Saya Bilang Lanjut Digebukin Banyak Orang Dong

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 belum selesai.

Pasalnya, saat ini Petaturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal yang menjadi indikator kepastian digelarnya Pemilu 2024 belum juga terbit.

"Hari pemungutan suara itu kepastiannya itu ada di PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal.

Sampai hari ini PKPU tentang itu belum ada.

Jadi kita itu masih ngomong-ngomong saja nih, nanti 14 Juni itu tahapan Pemilu akan dimulai," ujar Titi dalam diskusi virtual yang digelar Public Virtue Institute soal wacana penundaan pemilu, Sabtu (23/4/2022).

"Peraturannya belum ada, anggarannya juga belum.

Sehingga menurut saya kita tidak bisa kemudian menganggap isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini sudah selesai.

Karena indikator konkretnya (aturan teknis) belum tersedia," tegasnya.

Oleh karenanya, Titi mengajak masyarakat selalu kritis mengawal persiapan Pemilu 2024.

Baca juga: Kontras Beri Cap Penjahat Demokrasi ke Pejabat Dukung Penundaan Pemilu

Baca juga: Menko Luhut vs BEM UI: Diteriaki Otoriter hingga Ditagih Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024

Proses pengawalan itu tetap harus dilakukan hingga benar-benar terlaksana pada hari H pemungutan suara yang telah disepakati pada 14 Februari 2024.

"Kita harus selalu kritis dan mengawal proses persiapannya.

Sampai benar terlaksana hari H dan terpilih pejabat publik dari hasil pemilu.

Karena selama ini kerap muncul kontroversi baru yang disuarakan para elit politik dan pejabat publik," ungkap Titi.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa sejauh ini baru ada keputusan KPU soal hari dan tanggal pemungutan suara pemilu mendatang.

Sementara, aturan turunan lainnya belum ada.

"Akibat konsultasi dengan DPR dan pemerintah yang selalu tertunda dan diulur-ulur," kata dia.

Lebih lanjut Titi menjelaskan, penundaan terhadap pemilu itu memang memungkinkan.

Hanya saja jika ada alasan kemanusiaan yang mendesak seperti ingin menyelamatkan nyawa warga sebagai prioritas di awal 2020 saat pandemi Covid-19 menyerang dunia.

Namun, dalam konteks kondisi di Indonesia Pilkada 2020 tetap digelar oleh pemerintah meski pandemi saat itu belum landai.

Menurut Titi alasan pemerintah saat itu adalah karena proses politik tidak bisa terhambat oleh pandemi.

Sehingga dia heran jika saat ini ada yang mewacanakan Pemilu 2024 ditunda.

Padahal sejumlah agenda besar yang melibatkan masyarakat bisa tetap dilakukan.

"Kita sudah menggelar Pilkada 2020 saat pandemi.

Kemudian kemarin menggelar MotoGP Mandalika.

Mengapa para pejabat publik dan elite kita cepat sekali amnesia politiknya," tambah Titi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengisyaratkan tidak lagi menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Adapun hal tersebut disampaikannya ketika ditanya awak media mengenai sikap PKB terhadap usulan penundaan Pemilu.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu enggan menjadi bulan-bulanan massa jika tetap lanjut mengusulkan penundaan pemilu.

"Ya kalau saya bilang lanjut digebukin banyak orang dong," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Cak Imin mengaku tidak pernah mendoakan agar pemilu ditunda.

Sebaliknya, kata dia, ia berdoa agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan lancar.

"Kalau dilihat secara jujur, sebetulnya doa-doa saya setiap hari semoga Pemilu 2024 berjalan lancar.

Enggak pernah saya semoga Pemilu 2026, tidak pernah saya.

Doanya semoga Pemilu 2024 lancar," ucap dia.

Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan bahwa usulan penundaan pemilu justru menimbulkan hikmah.

Sebab, usulan itu dinilai memunculkan reaksi tegas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mahasiswa untuk menolaknya.(kompas.com)

Baca juga: Debat dengan Mahasiswa UI Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Luhut: Kamu Gak Berhak Nuntut Saya

Baca juga: Jelang Demo Mahasiswa, Presiden Jokowi Gelar Rapat: Sampaikan ke Masyarakat Pemilu Digelar 2024