Hadapi Kemungkinan Krisis 2023, Aceh Tamiang Fokus Benahi UMKM

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Laju perekonomian Aceh tahun 2023 diprediksi melambat pasca-pemangkasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) hingga mencapai 50 persen. 

Pemangkasan ini menyebabkan seluruh kabupaten/kota di Aceh sulit merealisasikan pembangunan yang sebelumnya sudah tersusun dalam program.

“Bukan bermaksud pesimis, tapi kondisi keuangan tahun depan belum membaik karena pemotongan anggaran 50 persen.

Artinya uang beredar di masyarakat berkurang,” kata Mursil saat membuka pelatihan tenun kain songket di Guest House Pertamina, Aceh Tamiang, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Tuntutan Dua Penyelundup Narkoba dari Malaysia di PN Kualasimpang Kembali Ditunda

Persoalan keuangan daerah ini diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang ekspor CPO dan minyak goreng, serta wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) yang menyerang ribuan ekor sapi peternak.

Diketahui perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi merupakan salah satu penyanggah utama ekonomi Aceh Tamiang.

“Ketergantungan Aceh Tamiang pada TBS paling besar, ditambah lagi wabah PMK yang membuat harga sapi jatuh. Bayangkan harga Rp 12 juta tinggal Rp 3 juta,” kata Mursil.

Mursil menilai ancaman kondisi terburuk ini hanya bisa dihadapi dengan memperkuat sektor UMKM.

Makanya dia mendukung sepenuhnya pelatihan tenun kain songket yang dilangsungkan di Guest House Pertamina, Aceh Tamiang mulai 17 Mei hingga 3 Juni.

Baca juga: PMK Bisa Ancam Kebutuhan Daging Kurban, Pemerintah Aceh Harus Gerak Cepat

“Akan terjadi perlambatan ekonomi, makanya masyarakat harus memperkuat UMKM, pelatihan ini harus diseriusi biar menjadi modal,” ujarnya.

Bahkan Mursil berjanji akan membantu memasarkan hasil kerajinan tangan ini agar laku di pasaran.

“Nanti pegawai (PNS) kita arahkan memakai seragam tenun songket, ini kan termasuk pemasaran,” sambungnya.

Mursil menambahkan untuk tahun depan sudah ada kepastian perluasan bantuan bibit udang yang sebelumnya untuk areal enam hektare menjadi 100 hektare, serta dua destilasi untuk mendukung ekspor minyak nilam.

“Kita bangun pelan-pelan, kalau ini berjalan sesuai program akan sangat membantu,” ungkapnya. (*)

Baca juga: Harga Sawit Terjun Bebas di Simeulue, Petani Sawit Sangat Terpukul

Baca juga: Kasus PMK di Tamiang Terus Meningkat, Aceh Tamiang Butuh Obat 30 Ribu Dosis