Sabtu, 2 Mei 2026

Salam

Selamatkan Petani Sawit, Perbaiki Tatakelola Migor

Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), hingga pekan ini para petani sawit sudah rugi hingga Rp 11,7 triliun akibat larangan

Tayang:
Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Petani sawit Kabupaten Simeulue mengeluh murahnya harga sawit saat ini hanya Rp 1.100 hingga Rp 1.200 per kilogram, Senin (16/5/2022). 

Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), hingga pekan ini para petani sawit sudah rugi hingga Rp 11,7 triliun akibat larangan ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng yang dikeluarkan pemerintah.

Larangan itu berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, khususnya sentra perkebunan kelapa sawit.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp 11,7 triliun sampai akhir April, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui bea keluar, terkhusus pungutan ekspor di mana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp 3,5 triliun per bulannya," kata Apkasindo.

Petani kelapa sawit mengungkapkan, 25 persen dari 1.

118 pabrik sawit se-Indonesia sudah berhenti membeli TBS sawit petani.

Ini terjadi usai harga TBS petani anjlok 40 persen sampai 70 persen secara merata sejak larangan ekspor dari harga penetapan Disbun.

"Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional.

" Permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi.

Inilah yang mendorong Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng sawit.

Baca juga: Apkasindo Aceh Desak Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit Gelar Demo di Jakarta

Baca juga: Jeritan Petani Sawit Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor, Ekonomi Petani Sawit di Aceh Memburuk

Sayangnya, dampak larangan tersebut juga mempengaruhi petani sawit.

Oleh karena itu, para petani sawit menggelar demo besar-besaran secara serentak di banyak kota, memprotes larangan ekspor CPO itu.

Masuk akal memang larangan itu diprotes, sebab bukan hanya merugikan petani sawit, tapi juga menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy (PASPI) Tungkot Sipayung larangan ini ternyata tidak efektif juga untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng.

Bahkan, selama ada pelarangan ekspor, terjadi pula penyelundupan minyak goreng ke luar negeri.

“Jadi kebijakan ini tidak efektif,” katanya.

Pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng memang berdampak serius kepada petani sawit.

Menurut data, total produksi CPO nasional pada 2021 sebanyak 52 juta ton.

Dari total produksi tersebut, sekitar 34 juta ton diekspor, sedangkan yang 18 juta ton digunakan untuk kebutuhan dalam negeri baik untuk pangan, energi maupun oleochemical.

Mengingat yang 34 juta ton tersebut tidak boleh diekspor, tentu CPO tersebut tidak punya pasar.

Karena tidak punya pasar, PKS tidak sudi memproduksi.

Kalau PKS tidak berproduksi, maka wajar saja PKS tidak membeli TBS milik petani.

Akibatnya, di banyak daerah petani tidak memanen TBSnya.

Sebab kalaupun dipanen, harganya sangat rendah.

Hal ini pun dinilai menjadi bumerang bagi petani sawit.

Apalagi ketika TBS yang tidak dipanen, akan menjadi berkembang biak menjadi jamur yang merusak pohon sawit itu sendiri.

Sebelum ada larangan ekspor CPO dan minyak goreng, harga TBS di tingkat petani Rp 3.800 per kilogram.

Namun saat ini harganya anjlok bervariasi.

Misalnya ada PKS yang masih bersedia membeli TBS petani Rp 2.000 per kilogram, namun ada yang membeli Rp 1.

500, bahkan ada yang dibeli Rp 500 per kikogram.

Bervariasinya harga TBS petani ini, lebih disebabkan ke kondisi PKS itu sendiri.

Jika PKS memiliki pasar di dalam negeri, maka dia berani membeli dengan harga di kisaran Rp 2.000 per kilogram.

Namun apabila PKS tersebut berorientasi ekspor, maka dia hanya berani membeli TBS dengan harga yang rendah.

Pilihan bagi pemerntah sekarang adalah menyelamatkan petani kelapa sawit sekaligus membuka kesempatan kembali bagi para produsen CPO yang salama ini sudah “beristirahat”.

Kadua, memperbaiki kembali mata rantai produksi dan distribusi minyak goreng agar tak terulang kelangkaan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Nah?!

Baca juga: Harga Anjlok, Petani di Aceh Singkil Wacanakan Ekspor TBS Kelapa Sawit

Baca juga: Tolak Kebijakan Ekspor CPO, Petani Sawit Gelar Aksi Damai di Jakarta

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved