Muhammad Nazar Apresiasi KPK Libatkan Partai Cegah Korupsi

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Muhammad Nazar satu-satunya Ketua Umum partai lokal dari Aceh yang hadir dan menandatangani langsung secara permanen Deklarasi Antikorupsi dalam acara pencegahan korupsi bertajuk "Politik Cerdas Berintegritas Terpadu" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/7/2022).

Kegiatan itu dihadiri 16 partai politik nasional dan lokal. Hanya beberapa partai nasional dan Partai SIRA yang mengirimkan ketua umum. Selebihnya diwakili sekjen.

Ia atas nama Partai SIRA mengapresiasi langkah KPK karena telah mengambil langkah progresif sebelum terlalu terlambat. Dan ini tentu dilakukan KPK setelah selama ini sebahagian yang bermasalah adalah tidak dapat dipisahkan dari hasil produk sosial politik dari partai partai, terutama kader kader atau jagoan-jagoan partai tertentu yang mendapatkan kekuasaan.

• Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, GeRAK Minta Aparat Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Korupsi Aceh

"Banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan demokrasi dan politik pemerintahan di Indonesia, termasuk Aceh, jika demokrasi diinginkan membawa manfaat bagi pembangunan, masyarakat dan kemajuan peradaban," katanya.

Muhammad Nazar sangat mengharapkan kegiatan semacam itu akan menjadi satu spirit yang kuat dan sekaligus menambah keyakinan para pengurus partai maupun pendukungnya bahwa pencegahan korupsi itu harus dilakukan komponen komponen strategis dan utama.

"Dalam hal ini partai politik termasuk parlok adalah pelaku utama terjadi baik buruknya suatu perubahan dan dinamika. Kapasitas dan integritas yang kokoh haruslah berjalan simultan. Partai partai politik termasuk parlok adalah mesin yang memproduksi pengelola negara dan pengambil kehijauan suatu bangsa, negara dan daerah. Karena itu partai partai politik di Indonesia, tak terkecuali partai partai lokal tidak hanya memfokuskan diri pada pertarungan demokrasi merebut suara tetapi bagaimana merebut suara rakyat karena kapasitas, integritas dan moralitasnya yang layak dijadikan kekuatan perubahan dan kemajuan," kata Nazar.

• KPK dan Dinas Pendidikan Aceh Bahas Pendidikan Antikorupsi

Ia menyebutkan, karena itu dari dulu dirinya berulangkali menyuarakan agar negara terlibat membina partai-partai secara maksimal, mulai kapasitas hingga integritasnya. Itu harus dilakukan, termasuk pencerdasan para pemilih sehingga pemilih tidak lagi konsumtif dan mengharapkan pemberian jangka pendek kepada pribadi pemilu atau kelompok tertentu lalu baru mau memilih partai atau calon dari partai terkait.

"Jika suatu daerah ingin baik, maju dan sejahtera maka partai partai hingga pemilihnya harus cerdas, dan tentu integritas di dalamnya menjadi hal utama," ujarnya.(*)