Breaking News

Berita Banda Aceh

Pemerintah Aceh Terima Kunjungan Komisi X  DPR RI, Bahas Perkembangan Pendidikan

Topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu, berkaitan dengan seputar perkembangan dunia pendidikan di Aceh.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
Foto: IST
Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, M Jafar menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI dalam rangka masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022, di gedung serbaguna Setda Aceh, Jum’at (20/5/2022). 

Berdasarkan jumlah itu, kata Jafar lagi, Aceh berhasil menjadi jawara di Pulau Sumatera, dengan mengungguli daerah lain, yaitu Kepulauan Riau yang mencatat rasio penerimaan 32,13 persen dan menduduki peringkat ke 13.

Sedangkan Sumatera Utara, meskipun meraih posisi ke 4 pada penerimaan jumlah siswa yang lulus, namun nilai rasio penerimaannya 18,76 persen jauh tertinggal di bawah Aceh, sehingga menempati posisi ke 26 secara nasional.

"Di samping pencapaian itu, tentunya perjalanan untuk membangun pendidikan Aceh masih panjang, dan banyak hal yang masih harus dibenahi. Oleh sebab itu, kami sangat berharap kunjungan Tim Komisi 10 dapat pula ikut berperan mendorong peningkatan mutu pendidikan di Bumi Serambi Mekkah," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menuturkan kedatangan timnya di momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi sebuah kegiatan yang berharga untuk memperoleh informasi akurat, unik dan beragam dari daerah Aceh. 

"Berbagai aspek pendidikan yang dibahas mulai dari ketimpangan dari satu daerah dengan daerah lain, lalu kebutuhan sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, persoalan derah kota, kepulauan, dan terpencil. Kemudian permasalah SDM guru dan sarana dan pra sarana, semua membutuhkan dukungan spesifik," ujarnya.

Hetifah mengatakan, setiap hal yang telah didiskusikan pada pertemuan tersebut, akan menjadi satu rekomendasi, untuk kemudian dilaporkan dan dikomunikasikan dengan pihak Kementerian dan mitra terkait.

"Seperti sport science, PON bukan hanya Kemendikbud tapi Kemenpora, atau hal yang berkaitan pemuda olahraga, pariwisata, bisa saja kita sampaikan. bahkan bukan tidak mungkin hal diluar dari komisi 10 seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk membahas terkait tunjangan bagi guru-guru daerah 3T. Hasil pertemuan ini jadi bahan penting untuk pembahasan di masa sidang akan datang," pungkasnya.(*)

Baca juga: Pimpin Pertemuan Kedua EdWG G20, Kemendikbudristek Satukan Suara Untuk Pulihkan Pendidikan

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved