Breaking News:

Berita Jakarta

Pertemuan Jusuf Kalla dan Wali Nanggroe Aceh, ‘MoU Helsinki dan UUPA Landasan Pembangunan Aceh’

MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi landasan utama atau pedoman pembangunan

Editor: bakri
HUMAS WALI NANGGROE
Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar (kiri) dan mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla (JK) saling berjabat tangan saat bertemu di rumah pribadi JK di Jakarta, Kamis (19/5/2022) malam. 

Berbagai hal tentang Aceh dibahas dalam pertemuan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar.

Mulai dari masa lalu, saat ini, hingga hal-hal yang mesti dilakukan ke depan.

MoU Helsinki dan UUPA menjadi landasan utama dalam pembangunan Aceh.

MANTAN Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh ( UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi landasan utama atau pedoman pembangunan Aceh di segala sektor, baik yang tengah dilakukan saat ini dan di masa-masa mendatang.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh JK saat menjamu Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar di kediaman pribadinya, Jl Brawijaya 6, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2022) malam.

“Selain dalam rangka kunjungan kerja ke Jakarta, pertemuan ini juga memenuhi undangan dari JK yang merayakan milad ke-80 pada 15 Mei lalu, dan silaturrahmi Hari Raya Idul Fitri,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA.

Pertemuan dua tokoh kunci perdamaian Aceh tersebut berlangsung dalam suasana akrab, sambil menikmati penganan khas Makasar yang disuguhkan JK.

Keduannya berbicara banyak hal, mulai dari Aceh di masa lalu, perkembangan Aceh saat ini, dan hal-hal yang mesti dilakukan ke depan.

“Dengan adanya perdamaian, terlihat jelas arah tujuan pembangunan Aceh ke depan.

Baca juga: Rektor Unimal Pimpin FRA Bertemu Wapres Maruf Amin, Bahas Situasi Aceh mulai Otsus dan Revisi UUPA

Baca juga: DPR RI dan USK Bahas Rencana Perubahan UUPA

Semua stakeholder di Aceh harus bahu membahu memikirkan tentang Aceh ke depan.

Dimana peluang dan kesempatan emas telah disepakati bersama melalui poin-poin nota kesepakatan damai MoU Helsinki dan juga termaktub dalam UUPA,” kata JK.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, JK juga meminta agar perdamaian Aceh terus dijaga, agar tujuan dari disepakatinya MoU Helsinki dapat terwujud.

Ia sangat mendukung agar Aceh terus membuat program-program strategis bidang apapun untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wali Nanggroe meminta kepada JK untuk terus mencurahkan pikiran dan pengaruhnya, agar seluruh butir-butir perdamaian Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA dapat segera terimplementasikan.

“Tentunya implementasi seluruh butir MoU Helsinki dan pasal-pasal UUPA bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak Aceh, tapi juga tanggung jawab yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Wali Nanggroe yang didamping Staf Khusus DR M Raviq, dan Katibul Wali Azwardi Abdullah AP MSi.

Di akhir pertemuan, kedua tokoh utama perdamaian Aceh tersebut sepakat untuk membangun dan memajukan Aceh sesuai yang termaktub dalam MoU Helsinki dan UUPA.(*)

Baca juga: Revisi UUPA Masih Pro Kontra, Syech Fadhil: Ini Bisa Menjadi Masalah

Baca juga: Komite I DPD RI Buat Penelitian Empirik Revisi UUPA Bersama USK dan UIN Ar- Raniry

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved