Luhut Lapor ke Jokowi: Ada Perusahaan Sawit Kuasai 500 Ribu Hektare, tapi Kantornya di Luar Negeri
Menurut Luhut, audit tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan sawit tersebut membangun kantor pusatnya di Indonesia.
Tetapi, kata dia, yang terpenting adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut.
Hal itu agar pasokan dan harga minyak goreng bisa kembali dijangkau oleh masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin," ucap Luhut.
"Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan."
Baca juga: Jurus Luhut Atasi Masalah Minyak Goreng, Bakal Audit Perusahaan Sawit
Baca juga: Daftar Tugas Khusus Luhut yang Diberikan Presiden Jokowi, Dijuluki Menteri Segala Urusan
Terkait audit perusahaan kelapa sawit ini juga pernah diucapkan Luhut pada Selasa (24/5) kemarin.
Menurutnya, langkah ini pertama kali dilakukan dalam sejarah bangsa Indonesia.
"Nanti kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," ucap Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center.
Ia juga tak mau ambil pusing terkait kritikan karena dirinya mendapat jabatan baru lagi.
Menurutnya ia hanya melakukan apa yang diperintahkan Presiden Jokowi.
Ia juga mempersilakan usulan dari pihak lain, jika punya solusi yang lebih baik.
"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," katanya.
"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," ucapnya.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Jokowi untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.
