Terobos Jalur Gajah, Pilar Batas Antara Aceh Tamiang - Langkat Mulai Dipasang

Tim yang dipimpin Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Sugiarto ini harus berjalan kaki menerobos hutan kurang lebih 600 meter dan menyeberangi sungai, untuk melihat langsung titik 63 yang merupakan bagian dari Aceh Tamiang.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara sepakat titik perbatasan antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Langkat sesuai Permendagri 28/2020.

Kesepakatan ini diharapkan, mampu mengakhiri seluruh polemik yang melibatkan kelompok masyarakat.

Komitmen kesepakatan ini ditandai dengan pemasangan pilar batas antara (PBA) di titik 63, Rabu (25/5/2022) kemarin.

Pemasangan ini melibatkan tim gabungan mulai dari Kepala Desa, Camat, Asisten Pemerintahan dari Pemkab Aceh Tamiang, Pemkab Langkat, Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara, hingga Kodam IM dan Kemengadri.

Tim yang dipimpin Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Sugiarto ini harus berjalan kaki menerobos hutan kurang lebih 600 meter dan menyeberangi sungai, untuk melihat langsung titik 63 yang merupakan bagian dari Aceh Tamiang.

Di sepanjang jalur masih banyak ditemukan jejak gajah, baik berupa tapak kawanan kaki maupun kotoran.

Baca juga: Gugat Putusan PN Stabat, Pemkab Aceh Tamiang Masih Menunggu ‘Restu’ Pemerintah Aceh

“Tim pusat bersama Provinsi Aceh dan Sumut melihat langsung lokasi untuk memasang pilar batas antara sesuai Permendagri 28/2020. Tahap awal sudah kita pasang PBA pertama,” kata Sugiarto usai memasang PBA di antara titik 63 dan 65, Rabu (25/6/2022).

Pemasangan PBA ini, nantinya akan dilanjuti oleh Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara dengan Pilar Batas Utama (PBU).

Awalnya ada sekira 67 PBU yang dipasang, namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan hingga 100 PBU.

“Peta kartomterik ada 67 titik, tapi hari ini kita faktual, sepertinya perlu perapatan PBU, kurang lebih 100 pilar bisa saja dipasang,” jelasnya.

Sugiarto menambahkan, pemasangan PBU ini merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Untuk PBU ganjil diserahkan kepada Aceh, sedangkan genap menjadi tanggung jawab Sumatera Utara.

Dia berharap, kedua pemerintah bisa mempercepat pemasangan PBU agar terbentuk persamaan persepsi di tingkat masyarakat.

PBU ini juga akan memperjelas bentuk perizinan, sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman.

Diketahui, tensi ketegangan sempat terjadi pasca-terbitnya putusan Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara tentang kepemilikan lahan 1.100 hektare atas nama pribadi Bukhary.

Padahal sesuai Permendagri 28/2020, kawasan yang divonis itu itu merpakan wilayah administratif Aceh, sehingga tidak ada kewenangan PN Stabat. (*)

Baca juga: Sikapi Putusan Sita PN Stabat, Bupati Aceh Tamiang Mursil Sarankan Tempuh Jalur Hukum